SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang angkat bicara terkait dana pemerintah yang ditarik dari Bank Kaltim-Kaltara untuk didepositokan ke bank lain.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang Sony Suwito mengatakan, alasan pemerintah mendepositokan dana tersebut demi optimalisasi anggaran. Dengan keputusan itu, pemerintah mendapat keuntungan berlipat ketimbang hanya bergantung rekening giro di bank.
"Bisa naik 2 kali lipat (untungnya-red) ketimbang dibiarkan di rekening giro (Bank BPD-red)," ungkap Sony, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (12/06/2024).
Menurut Sony, usulan untuk deposito sejatinya sudah disuarakan sejak lama oleh DPRD Bontang. Namun, keputusan tersebut baru bisa dilakukan tahun ini karena di periode sebelumnya belanja cukup besar.
Baca Juga:Bontang: Kota Impian Jadi Mimpi Buruk Pengangguran? Basri Rase Jawab dengan Pelatihan Kerja
Kepala BPKAD Bontang Sony Suwito tak merinci untung yang diterima pemerintah dari deposito ke bank konvensional. Pun begitu, ia mengatakan keuntungan 2 kali lipat diterima daerah ketimbang hanya diparkir di bank sebelumnya.
"Kita anggap bunganya 5 persen untuk deposito 1 tahun bisa mendapat Rp7 miliar dari giro yang hanya Rp3 miliar," tutur Sony.
Namun, Sony menjelaskan, deposito sangat dinamis sewaktu-waktu bisa dicairkan apabila dibutuhkan tanpa syarat apapun.
"Kita mau awali di Januari. Tapi sempat ada kendala. Tapi soal data kita tdak bisa beberkan karena persoalan kerahasiaan Bank," sambungnya.
Dana SilPA
Baca Juga:Kapal Pelni Bontang Juni 2024: Jadwal, Rute, dan Harga Tiket
Dana yang didepositokan ke Bank Konvensional ini bersumber dari Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) dan dana transfer. Untuk informasi tahun ini diproyeksi dana SilPA Pemkot Bontang senilai Rp 400 miliar.
"Kita sudah ada juga dana saving yang bertujuan pembayaran. Kalau kurang kita bisa tarik kok dana Deposito itu," Ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Bontang menyesalkan kebijakan Pemkot Bontang yang diam-diam menarik dana ratusan miliar dari Bank Kaltim-Kaltara untuk didepositokan ke bank konvensional.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam di dalam grup whatsapp. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa melibatkan DPRD Bontang.
Padahal sebagai bentuk pengawasan keuangan daerah, DPRD berperan memastikan anggaran yang dikelola pemerintah tepat sasaran dan taat dengan aturan hukum yang berlaku.
"Saya selaku Ketua DPRD sangat kecewa dengan apa yang terjadi saat ini. Dengan adanya penarikan uang Pemkot di bank Kaltim yang dialihkan ke bank-bank konvensional lain dengan jumlah yg sangat besar," ungkap Andi Faiz.
