SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjauhi judi online. Jika ketahuan dan melanggar ketentuan, bisa jadi akan diberi sanksi berat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat jelas. Apablia ada ASN yang melanggar, Pemkot Balikpapan akan tegakkan aturan.
Bahkan tindakan tegas sampai pemecatan jika memang terbukti melanggar. Namun pihaknya enggan melakukan razia handphone karena menjadi ranah pribadi ASN.
“Terkait razia hp ke ASN itu menjadi ranah privasi mereka. Tapi bisa saja kita libatkan pihak kepolisian,” katanya, disadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Siara.com, Selasa (02/07/2024).
Baca Juga:Gelontorkan Rp14 Miliar, Pemkot Balikpapan Perbaiki Jalan Mukmin Faisyal
Pihaknya akan terus mengingatkan ASN bahwa harus menjunjung tinggi aturan. Untuk itu, Rahmad menegaskan, ha tersebut sudah menjadi kewajiban pemda untuk mengingatkan dan mengantisipasi kepada ASN agar menjauhi judi online.
Menurutnya, judi online atau lainnya merupakan kegiatan yang merusak. Dia juga imbauan kepada masyarakat agar tidak ikut terhadap permainan judi online karena tidak ada baiknya untuk kehidupan.
“Terus kami ingatkan kepada para ASN agar menjauhi judi online, karena tidak ada manfaatnya,” ajaknya.
Untuk diketahui, Anggota DPR RI dari PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai, jika data PPATK yang menyebut lebih dari seribu anggota DPR bermain judi online itu menandakan meratanya penyakit sosial.
“Paling tidak rapat tadi menggambarkan penyakit sosial yang ada di masyarakat kita begitu merata di semua lini di semua level pranata masyarakat berarti memang tanggung jawab negara ya paling tidak dari situ kita membaca ternyata bisa dilihat langsung oleh PPATK,” kata Aboe Bakar usai rapat bersama PPATK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/06/2024) lalu.
la pun berharap, dari adanya temuan tersebut bisa jadi perhatian negara dan khususnya masyarakat.
- 1
- 2
