Pemalsuan Dukungan di Pilbup Kukar, Bapaslon Independen Terancam Sanksi Berat

SuaraKaltim.id - Dugaan pemalsuan dukungan oleh bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati jalur perseorangan di Kutai Kartanegara (Kukar) ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kukar Hardianda, Minggu (11/08/2024). Ia mengatakan, dugaan itu muncul usai mereka menerima 2 laporan dari warga Kecamatan Sebulu.

"Warga Kecamatan Sebulu merasa dirugikan karena nama mereka tercantum dalam daftar dukungan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka," ungkapnya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Ia menyatakan, laporan tersebut diterima pada Senin (05/08/2024). Pihaknya lantas langsung memproses laporan warga tersebut.

"Kami telah memproses laporan ini dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur materiil dan formil," ujar Hardianda.

Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kukar pada Rabu (07/08/2024).

Dalam upaya mengungkap kebenaran di balik dugaan pemalsuan dukungan ini, Sentra Gakkumdu telah memanggil berbagai pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor yang terdiri dari bapaslon independen dan liaison officer (LO), saksi, serta penyelenggara pemilu untuk dimintai klarifikasi.

Pada pemanggilan pertama, bapaslon independen beserta dua LO telah memenuhi panggilan pada Kamis, 8 Agustus 2024. Namun, bapaslon independen meminta izin untuk memundurkan jadwal klarifikasi menjadi Sabtu, 10 Agustus 2024 malam karena alasan tertentu.

Pantauan di Bawaslu Kukar hingga malam pukul 21.00 WITA menunjukkan bahwa bapaslon independen belum dapat hadir untuk memberikan klarifikasi.

Pada panggilan kedua, mereka mengirimkan surat keterangan dokter melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa bapaslon independen sedang sakit. Panggilan tersebut kemudian diundur lagi menjadi hari ini, Minggu, 11 Agustus 2024.