SuaraKaltim.id - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritisi fenomena dinasti politik di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini.
Dia me mengatakan, dinasti politik bisa membuat daerah menjadi tak maju dan berkembang. Hal itu dia sampaikan belum lama ini.
"(Dinasti politik menyebabkan) daerah akan dikelola (secara) tidak profesional," tegas Neni, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (09/10/2024).
Neni menyebut, politik dinasti basis utamanya yakni mengutamakan kepentingan pribadi. Saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga:441 Desa di Kaltim Terima Dana Karbon Rp 122,56 Miliar, Penyaluran Dimulai September
Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.
"Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta. Ujung dari semuanya pembangunan jadi tidak maksimal," jelasnya.
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 memang tak lepas dari isu politik dinasti, lantaran calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud adalah adik Hasanuddin Mas'ud yang adalah Ketua DPRD Kaltim. Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.
Terkait itu, Neni mengingatkan pentingnya peran masyarakat menjaga kualitas demokrasi di Benua Etam. Keberadaan politik dinasti kembali ditegaskan dia akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucapnya.
Baca Juga:Perpanjangan Jabatan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim, Fokus pada IKN dan Pilkada
