SuaraKaltim.id - Aliansi Kotak Kosong Samarinda menghadiri undangan klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim), terkait laporan etik Bawaslu Samarinda hingga pencopotan spanduk kotak kosong oleh oknum Satpol PP Samarinda.
Senin (11/11/2024) pukul 09.00 WITA, sejumlah anggota Aliansi Kotak Kosong menghadap Bawaslu Kaltim, untuk dimintai keterangan atas laporannya tersebut.
"Kami sudah hadiri undangan klarifikasi dan dimintai keterangan hari ini di Bawaslu Kaltim," ujar Ketua Aliansi Kotak Kosong Samarinda, Niko Hendro, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Ia menyebut, laporan yang masuk ke Bawaslu Kaltim berkaitan dengan etik Bawaslu Samarinda dalam memproses laporan mereka, soal oknum Satpol PP yang beberapa waktu lalu diduga mencopot spanduk sosialisasi kotak kosong di beberapa titik.
Baca Juga:Kritik Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, DEEP: Kepentingan Publik Bisa Tersisih
"Informasinya Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin juga dipanggil oleh Bawaslu Kaltim, untuk dimintai keterangan. Satpol PP juga sama," imbuhnya.
Lebih lanjut, Niko menginginkan adanya ketegasan dari pihak Bawaslu Kaltim, dalam memproses laporan ini. Paling tidak, laporan Aliansi Kotak Kosong bisa diselesaikan secara tuntas nantinya.
Koordinator Divisi Hukum Sengketa Bawaslu Kaltim, Danny Bunga memberikan tanggapan terkait laporan dari Aliansi Kotak Kosong Samarinda.
"Sudah ada laporan yg masuk, kami tetapkan sebagai informasi awal dan sementara kita lakukan penelusuran terkait informasi tersebut," bebernya.
Dalam waktu dekat, pihak Bawaslu Kaltim akan menelusuri lebih dalam terkait laporan itu, dengan memanggil beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Baca Juga:Akmal Malik Dorong Pemerintah Daerah Dukung Produk UMKM Berau ke Pasar Nasional
"Sekitar tiga sampai lima hari ke depan, kita akan telusuri," tutup Danny Bunga.
