Kritik Dinasti Politik di Kaltim: Makmur HAPK Tergeser demi Kuasa Keluarga Mas'ud

Rudy Mas'ud dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.

Denada S Putri
Sabtu, 09 November 2024 | 17:26 WIB
Kritik Dinasti Politik di Kaltim: Makmur HAPK Tergeser demi Kuasa Keluarga Mas'ud
Mantan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. [Presisi.co]

SuaraKaltim.id - Dinasti politik Rudy Mas'ud di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai telah memakan korban politik. Korban tersebut yakni Makmur HAPK yang posisinya sebagai Ketua DPRD Kaltim harus digantikan oleh Hasanuddin Mas'ud.

Aktivis Muda Kaltim, Andi Muhammad Akbar menegaskan hal ini. Dalam keterangan rilisnya, Akbar menuturkan, Makmur secara jelas dan nyata sudah didepak demi memuluskan masuknya dinasti politik Rudy Mas'ud.

"Jelas sekali Makmur HAPK jadi korban dinasti politik Rudy Mas'ud. Karena setelah itu penggantinya adalah Hasanuddin Mas'ud," tegasnya, dikutip Sabtu (09/11/2024).

Akbar sendiri menyayangkan hal ini bisa terjadi. Sebab Makmur dikenal sebagai politikus senior Golkar.

Baca Juga:Diskominfo Kaltim Dorong Warga Gersik Manfaatkan SP4N-LAPOR! dalam Program FCPF-CF

Tetapi, karena kepentingan dinasti politik, akhirnya Makmur menjadi korban politik.

Salah satu calon Pilgub Kaltim, Rudy Mas'ud dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.

Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim saat ini adalah kakak dari Rudy Mas'ud.

Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

Akbar menyebut, peristiwa ini adalah preseden buruk bagi demokrasi. Ketika sanak saudara mengisi di berbagai jabatan publik tak akan terwujud mekanisme check and balance.

Baca Juga:Unik dan Sehat! Sporturism Kaltim Tawarkan Pengalaman Olahraga Sambil Petik Buah

"Tidak mungkin bisa kritis dan mengawasi sesama saudara sendiri. Pastilah pengawasan di pemerintah tidak akan berjalan," terangnya.

Menurut Akbar, hal ini akan membuat Kaltim menjadi tidak maju. Pemerintahan yang tak ada pengawasan membuat kesalahan dalam pemerintahan tak dapat dikoreksi. Kebijakan dari pemerintah untuk rakyat tak akan optimal.

"Ujung-ujungnya rakyat yang akan menjadi korban," timpalnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak