SuaraKaltim.id - Kehebohan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang diprakarsai oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak seheboh pembangunan desa-desa kecil lainnya di Kaltim.
Rupanya, data menunjukkan fakta bahwa ada ratusan desa di Bumi Mulawarman yang belum teraliri listrik. Mirisnya, kehebohan pembangunan IKN ini ternyata tak serta merta berdampak positif kepada masyarakat Kaltim itu sendiri.
Menurut data yang disampaikan Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, sekitar 113 desa di sejumlah daerah di Kaltim.
Syafruddin manyampaikan fakta tersebut dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII bersama Direktur Utama PLN dan jajaran manajemennya di Senayan, Jakarta, Senin (02/12/2024) lalu.
Baca Juga:Progres Pembangunan Gedung Pemerintahan di IKN: Baru Satu dari 16 Menara Rampung
Dikutip dari Ruang Kota, dalam forum tersebut pria yang akrab disapa Udin itu menceritakan hasil kunjungan langsungnya ke PLN Provinsi Kaltim.
Adapun kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di desa-desa terpencil yang belum mendapatkan aliran listrik.
Politisi PKB itu meminta adanya pertemuan dengan operator lapangan PLN di Kaltim ini untuk mencari solusi terkait eletrikfikasi yang tidak merata.
Di sisi lain, Udin tak menyangkal terdapat tantangan geografis dan cuaca yang menjadi hambatan dalam penyediaan listrik
Kendati demikian, legislator daerah pemilihan (dapil) Kaltim itu mengungkapkan bahwa penting untuk mencari langkah strategis yang efektif.
Baca Juga:IKN Tunggu Keputusan Presiden: Jakarta Masih Jadi Ibu Kota Sementara
Untuk itu dalam pertemuan selanjutnya, Udin akan melibatkan pihak-pihak terkait yang turut andil untuk menangani persoalan elektrikfikasi di 113 desa di Kaltim.
Pihak-pihak tersebut di antaranya jajaran pemerintah daerah untuk membahas solusi dalam pengadaan tiang listrik dan infrastruktur lainnya.
Bahkan Udin sampai menegaan Jika PLN tidak mampu menyediakan tiang, maka dirinya akan meminta dukungan dari pihak lain.
”Kami tidak ingin dana besar yang ada tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Udin setelah menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di Kaltim baru-baru ini.
“Jika ada informasi atau dukungan yang diperlukan, saya siap memimpin rombongan untuk berdialog lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Komisi di DPR,” tambah Udin.
Kontributor : Maliana
