SuaraKaltim.id - Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry tak menampik soal molornya penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) disebabkan oleh tarik-menarik komunikasi politik antar fraksi di Karang Paci. Hal itu disampaikan Sarkowi usai Paripurna Penetapan AKD DPRD Kaltim pada Selasa (24/12/2024) lalu.
“Harusnya dari awal sudah disusun, kita sudah selesaikan pembagian komposisi ketua, wakil, dan sekretaris AKD. Sekarang tugas utama kita adalah segera rapat untuk mengevaluasi program kerja OPD serta serapan anggaran,” jelas Sarkowi, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis (26/12/2024).
Politisi Golkar itu menyebut, pasca penetapan AKD ini, setiap komisi diminta segera bekerja maksimal sesuai penempatannya masing-masing.
"Tugas utama kita sekarang adalah mengevaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2024. Setiap komisi harus segera memanggil OPD terkait untuk menilai kinerja, daya serap anggaran, dan realisasi program," jelasnya.
Baca Juga:Kepergian Junaidi: Sosok Pemimpin Rendah Hati di Kukar
Setiap komisi memiliki agenda evaluasi spesifik. Komisi I akan menggelar hearing terkait hukum dan pemerintahan, Komisi II mengevaluasi sektor ekonomi, keuangan, serta perusahaan daerah.
Komisi III fokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, sementara Komisi IV akan menilai realisasi program pendidikan dan kesehatan.
Sarkowi menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran agar tidak terjadi Silpa negatif akibat program yang tidak terlaksana.
“Daya serap anggaran OPD harus maksimal, terutama untuk Dinas PU dan Dinas Pendidikan yang memiliki anggaran besar. Jangan sampai kendala seperti lelang lambat atau gugatan kontrak menghambat realisasi anggaran,” tegasnya.
Sarkowi menekankan pentingnya akselerasi dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Terutama, OPD dengan alokasi besar seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan.
Baca Juga:Ketua DPRD Kukar Junaidi Wafat, Diduga Serangan Jantung
"Kita tidak ingin hambatan seperti lelang yang lambat terulang di tahun berikutnya," tegasnya.
Ia berharap, evaluasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintahan baru di Kaltim dalam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Ini adalah momentum untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan RPJMD dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkasnya.
