SuaraKaltim.id - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Husni Fahruddin menjelaskan alasan keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD di DRPD Kaltim. Hal itu disampaikan pria yang kerab disapa Ayub ini pada Senin (09/12/2024).
Ia menyampaikan, terlambatnya penetepan komposisi AKD ini salah satunya disebabkan oleh komposisi kementerian Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tidaklah sama seperti yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pembagian bidang komisi sesuai dengan ritme pusat,” ujar Ayub, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (12/12/2024).
Politisi Golkar itu mencontohkan, seperti pemisahan bidang pendidikan dengan kebudayaan, atau kehutanan dengan lingkungan hidup. Maka dari itu, penyesuaian bidang kerja di komisi menjadi penting, agar tidak terjadi ketimpangan.
Baca Juga:Hari Anti Korupsi: Aksi Cosplay Soroti Tambang Ilegal dan Politik Dinasti di Kaltim
Kendati pembentukan AKD yang sebelumnya bakal diketuk palu pada 11 November lalu itu urung terlaksana, namun Ayub memastikan bahwa kerja-kerja anggota dewan untuk masyarakat tidak menghadapi masalah yang berarti.
Apalagi, kata dia, anggaran di 2025 telah diselesaikan tahun lalu, sehingga kegiatan dewan tetap berjalan sesuai jadwal.
"Saat ini, kita masih fokus menyinergikan bidang kerja di tiap komisi. Sekitar 5-10 hari lagi, AKD akan selesai,” ucapnya.
Di sisi lain, Ayub sampaikan, partainya memang mengincar posisi strategis di AKD yang saat ini masih dibahas.
Penempatan anggota Fraksi Partai Golkar di tiap komisi bakal diputuskan sesuai kebutuhan dan hasil koordinasi dengan fraksi-fraksi.
Baca Juga:Pilkada Kaltim 2024: Rekapitulasi Selesai, Partisipasi Pemilih Hanya 69,18 Persen
“Belum ada keputusan pasti, tapi kemungkinan Golkar akan mengincar komisi strategis seperti Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini sesuai dengan program Gubernur, seperti kesehatan gratis dan perumahan untuk masyarakat,” katanya.
