Sementara itu, Presiden Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, lebih rendah dibandingkan total anggaran yang dikucurkan dalam periode 2022-2024 yang mencapai Rp 75,8 triliun.
Menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, alokasi tersebut mencakup pembangunan ekosistem legislatif, yudikatif, serta akses pendukung menuju IKN. Presiden juga menargetkan IKN menjadi pusat pemerintahan politik pada 2028.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa dana yang telah digelontorkan dalam beberapa tahun terakhir digunakan untuk berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan Gedung Istana Negara, perkantoran kementerian, hunian ASN, hingga infrastruktur transportasi seperti jalan tol, jembatan, dan bandara.
Meski demikian, dengan skema anggaran yang lebih ramping di era Prabowo, arah pembangunan IKN diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan, baik dalam prioritas maupun sumber pendanaannya.
Baca Juga:Bandara 'VVIP' IKN Terdampak Banjir, Warisan Jokowi Disebut Hanya Kerusakan untuk Bangsa
