SuaraKaltim.id - Meskipun anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sementara diblokir, proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat jalannya proyek ibu kota baru tersebut. Hal itu disampaikan Onesimus di Samarinda, Sabtu (08/02/2025) kemarin.
"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujarnya, disadur dari ANTARA, Minggu (09/02/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran untuk memastikan prioritas utama tetap tercapai. Namun, hal itu tidak berarti pembangunan akan terhenti.
Baca Juga:Heboh Pengunjung Kena Pungli di IKN, Diminta Parkir dan Pengawalan Sampai Rp 250 Ribu
"Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," tegasnya.
Selain menyoroti keberlanjutan pembangunan, Onesimus juga memastikan bahwa seluruh proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan sesuai ketentuan dan terus diawasi.
"Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," katanya.
![Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung. [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/09/79225-direktur-lingkungan-hidup-dan-bencana-otorita-ikn-onesimus-patiung-antara.jpg)
Investor Masih Berdatangan, IKN Tak Hanya Bergantung pada APBN
Onesimus juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN tetap kuat. Anggaran tahap II sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan dalam lima tahun ke depan masih sesuai rencana.
Baca Juga:Curhat Dapat Proyek di Rumah Menteri IKN, Kontraktor Malah Rugi Ratusan Juta
Saat ini, pembangunan tiga elemen utama pemerintahan—eksekutif, yudikatif, dan legislatif—masih terus berjalan.
"Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana APBN hanya menyumbang 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sebagian besar pendanaan, yakni 80 persen, berasal dari investasi swasta.
"Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN," ujarnya.
Beberapa investor yang telah berkontribusi dalam pembangunan IKN antara lain Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika. Bahkan, Australia telah menunjukkan komitmennya dengan rencana pembangunan sekolah internasional di IKN.
"Kedutaan besar dan badan keuangan dunia juga akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi," harap Onesimus.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara tetap akan terealisasi sesuai rencana pada 2028. Ia menekankan bahwa proyek ini menjadi target utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Jakarta, Sabtu.
Dengan dukungan dari pemerintah, investor, dan masyarakat, Onesimus optimistis pembangunan IKN akan terus berlanjut dan menjadi ibu kota yang modern serta berkelanjutan.
"Kami akan terus bekerja untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan," pungkasnya.
