SuaraKaltim.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda menjadi atensi publik dalam masalah upah pekerja Teras Samarinda yang belum dibayarkan oleh kontraktor. Beberapa legislator di DPRD Samarinda juga sempat menyinggung soal ketidakhadiran kepala Dinas PUPR dalam audiensi beberapa waktu lalu.
Menjawab hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan keterangan mengapa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti tidak pernah mengikuti RDP bersama DPRD soal permasalahan upah pekerja Teras Samarinda.
"Ibu Desi menderita penyakit yang saya tidak bisa sebutkan secara spesifik. Namun, yang jelas, kondisinya cukup serius sehingga membutuhkan pengobatan rutin. Saya telah memberikan izin kepadanya untuk fokus pada kesehatannya, setidaknya dua kali dalam sebulan,” ujar Andi Harun, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (04/03/2025).
Andi Harun menjelaskan bahwa, Desy Damayanti saat ini sedang menjalani pengobatan secara berkala di Surabaya. Ia mengaku, izin untuk Kadis PUPR telah diberikan jauh sebelum bulan Ramadan.
Baca Juga:84 Pekerja Teras Samarinda Menunggu Upah Rp 500 Juta, Penyelesaian Masih Buntu
"Sebelum puasa, dia sudah menghadap saya secara khusus dan menyampaikan bahwa dalam tiga bulan ke depan, dia akan lebih banyak berada di tempat pengobatan di Surabaya,” imbuhnya.
![Potret saat sejumlah awak media ingin mendapatkan informasi dari Kadis PUPR Samarinda Desy Damayanti terkait upah pekerja Teras Samarinda yang belum dibayarkan. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/04/84968-kadis-pupr-samarinda-desy-damayanti-terkait-upah-pekerja-teras-samarinda-ist.jpg)
Menurutnya, kesehatan Desy Damayanti saat ini tentu membutuhkan perhatian yang cukup serius. Sebagai pemimpin, ia tidak ingin membebani mental bawahannya.
“Saya tidak ingin menambah beban mental bagi Ibu Kadis. Jika mentalnya terbebani, itu justru akan semakin memperlambat proses penyembuhannya,” ujarnya.
Kendati demikian, Andi Harun meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, agar tidak terbawa arus emosional, serta bijak dalam mengambil sebuah keputusan.
“Kita tidak bisa langsung menghakimi seseorang. Saya tidak bisa serta-merta menyebut ketidakhadirannya sebagai pelanggaran disiplin, karena ada alasan kesehatan yang harus kita pahami bersama,” tutupnya.
