Dana Jumbo Rp 750 Miliar, Pokja 30 Minta Publik Ikut Kawal Pergub Gratispol

SuaraKaltim.id - Kelompok Kerja (Pokja) 30 mendesak Pemprov untuk membuka draft Peraturan Gubernur (Pergub) Gratispol sebelum disahkan.

Mereka menilai, kebijakan pendidikan gratis ini harus transparan agar publik bisa turut serta mengawal implementasinya. Mulai dari perencanaan hingga implementasinya.

Apalagi alokasi anggaran yang bakal digelontorkan untuk program pendidikan Rudy Mas'ud-Seno Aji itu tak main-main. Tahap pertama, tahun ini, nilanya mencapai Rp 750 miliar.

Koordinator FH Pokja 30, Buyung Marajo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah.

Menurut Buyung, jika Pergub Gratispol tidak dibuka ke publik sejak awal, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyimpangan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

“Ini program untuk masyarakat, maka publik harus tahu isinya sebelum disahkan. Kalau tidak transparan, bagaimana publik bisa mengawasi jalannya kebijakan ini?” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (18/03/2025).

Saat ini, draft Pergub Gratispol sudah dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan berada di bawah kewenangan Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim.

Namun, pihak biro hukum belum bersedia membagikan draft tersebut sebelum proses finalisasi selesai.

“Maaf, belum bisa disebarluaskan karena belum final. Jadi, tunggu sampai Pergub ditandatangani semuanya,” kata Puji Astuti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Kaltim.

Menyikapi hal tersebut, Buyung menekankan bahwa kebijakan yang menyangkut hak masyarakat luas seharusnya dibuka sejak awal, bukan hanya ketika sudah disahkan.

Ia khawatir tanpa transparansi, terdapat celah bagi penyimpangan kebijakan, bahkan berpotensi memicu tindak korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan.

“Jika pemerintah tidak terbuka, kita tidak tahu apakah kebijakan ini benar-benar berpihak kepada rakyat atau malah menjadi celah penyimpangan. Masyarakat itu bayar pajak, mereka berhak untuk dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka,” tegasnya.

Program Gratispol

Program "Gratispol" merupakan salah satu program unggulan dari Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di Kalimantan Timur (Kaltim).

Program Gratispol merupakan langkah strategis Pemprov Kaltim dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.

Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat Bumi Mulawarman

Program Gratispol juga diharap bisa memutus rantai kemiskinan dan kebodohan melalui pendidikan. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.

Komponen program tersebut meliputi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan gratis dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga jenjang Strata 3 (S3). Sedangkan untuk kesehatan mencakup BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat.

Implementasi Program Gratispol

Dana sekitar Rp 750 miliar telah disiapkan untuk tahap awal program pendidikan gratis "Gratispol". Dana tersebut akan dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Program ini dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap pada April 2025. Untuk tahun ajaran baru, tepatnya bulan Juli 2025. Program ini akan di terapkan.

Program Gratispol menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim. Memastikan pendidikan gratis hadir di Kaltim.

Harapannya, dengan adanya program Gratispol, diharapkan akses pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3 di Kaltim dapat segera terealisasi sesuai dengan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur terpilih.

Program Gratispol ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Baca Selengkapnya "Dana Jumbo Rp 750 Miliar, Pokja 30 Minta Publik Ikut Kawal Pergub Gratispol"