“Penguatan SDM dengan keterampilan hijau adalah kunci menghadapi tantangan industri masa depan sekaligus membuka peluang inovasi dalam ekonomi sirkular,” jelasnya.
Aie juga menekankan, keberhasilan pembangunan berkelanjutan bergantung pada kolaborasi lintas sektor (pentahelix) yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan media.
“Keterlibatan semua pihak, dari komunitas lokal hingga para pembuat kebijakan, sangat penting agar kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak asasi manusia maupun kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Konferensi ini menghadirkan berbagai pakar global, termasuk Ben Hardman (Mekong Legal Director, Earth Rights International), Sarayu Natarajan (Founder, Aapti Institute), Patchareeboon Sakulpitakphon (Sustainability & Impact Lead, PALO IT Thailand), serta Jehan Wan Aziz (Rule of Law Lead, UNDP Malaysia).
Baca Juga:Proyek IKN Dilirik AIIB: Investasi 1 Miliar Dolar di Depan Mata?
Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan kesiapan SDM sebagai penggerak utama transformasi.
Konferensi ini menjadi momentum bagi pemimpin bisnis, aktivis, dan regulator untuk merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat luas.
![Istana Garuda di IKN. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/24/20742-istana-garuda-di-ikn-ist.jpg)
IKN
Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah merancang IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang lebih modern, hijau, dan berkelanjutan.
Mengapa IKN Dibangun?
Baca Juga:Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
Pemindahan ibu kota dilakukan karena beberapa alasan utama: