SuaraKaltim.id - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim membahas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), hingga pembangunan SMA/SMK/SLB di setiap kabupaten/kota.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (21/04/2025). Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, usai RDP di Gedung E DPRD Kaltim.
“Mengenai Gratispol, tentu kita akan mendukung program Pak Gubernur. Nah, ini tadi kita juga bicara soal anggaran 2025 dan 2026,” ujar Baba, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa (22/04/2025).
Baba mengatakan, sektor pendidikan perlu penyelarasan, terutama di periode 2025-2026.
Baca Juga:Langkah Perempuan Kaltim Menuju Mimpi: Pendidikan Gratis hingga S3
Termasuk di dalamnya pemerataan sekolah negeri dengan daya tampung yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita akan bicara dengan Pak Gubernur, bagaimana pola sekolah swasta. Contohnya, di Balikpapan masih bisa meng-cover hanya 51 persen,” sebutnya.
Terkait pondok pesantren, Baba menyebut data yang ada perlu dipadukan dengan kolaborasi bersama Kementerian Agama.
“Pesantren itu kan vertikal, langsung ke Kementerian Agama. Tapi itu tetap masuk di program Gratispol selama itu warga Kaltim,” tukasnya.
Di sisi lain, Baba juga menanggapi soal pembiayaan Gratispol seperti seragam gratis.
Baca Juga:Waspada DBD! Kaltim Catat 1.375 Kasus Sejak Awal Tahun
Ia mengaku, anggarannya masih perlu dipastikan kewenangannya.
