Triliunan Rupiah Terancam Sia-sia, DPR Soroti Mandeknya Pemindahan ASN ke IKN

SuaraKaltim.id - Ketidakpastian terkait jadwal dan teknis pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (22/04/2025).

DPR menuntut kejelasan arah kebijakan agar proyek bernilai triliunan rupiah itu tidak berakhir sia-sia. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, saat menyampaikan pandangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Bangsa ini perlu kepastian. Jangan sampai pembangunan yang sudah dilakukan sia-sia karena tidak jelas kapan dan bagaimana akan digunakan," tegas Rifqinizamy Karsayuda, disadur dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Kamis (24/04/2025).

Menurut Rifqinizamy, kendati pemerintah telah merancang lima fase pemindahan ASN hingga tahun 2045, rancangan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda konkret di lapangan.

Baca Juga:Rp 13,5 Triliun Disiapkan untuk Lanjutkan Pembangunan Kawasan Inti IKN

Ia menilai, dokumen dan konsep semata tidak cukup untuk mendorong percepatan pembangunan.

“Kita perlu pemimpin yang berani ambil keputusan tegas, bukan sekadar menyusun konsep di atas kertas,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mengakui bahwa realisasi pemindahan ASN yang sedianya dimulai pada 2024 belum terlaksana.

Salah satu kendala utama adalah belum adanya arahan resmi dari Presiden serta keterlambatan penyelesaian regulasi dan sarana pendukung.

“Kami belum mendapat arahan dari Bapak Presiden. Perpres-nya juga belum ditandatangani,” jelas Rini dalam forum tersebut.

Baca Juga:Dampak IKN, Babulu Diusulkan Punya Rumah Sakit Sendiri

Lebih jauh, Rini menuturkan bahwa pascapemilu 2024, pemerintah tengah mempersiapkan restrukturisasi kementerian dan lembaga dalam pembentukan Kabinet Merah Putih.

Proses ini berpengaruh langsung terhadap pemetaan instansi mana yang akan lebih dulu dipindahkan ke IKN.

Meski anggaran IKN pada tahun 2025 telah mencapai Rp14,4 triliun, pembangunan hunian ASN dan gedung pemerintahan masih berjalan lambat.

DPR pun mewanti-wanti agar dana besar tersebut tidak menjadi beban sia-sia bagi negara jika infrastruktur tak segera digunakan secara maksimal.

Siap Tampung Ribuan ASN, Kawasan Perkantoran IKN Ditarget Rampung Juni 2025

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa kawasan perkantoran yang saat ini tengah dibangun ditargetkan rampung pada Juni 2025.

Setelah selesai, kawasan tersebut akan segera difungsikan karena menjadi bagian dari ekosistem yang menyatu dengan kawasan perekonomian.

Hal itu disampaikan Bimo dalam siaran pers yang dirilis Humas OIKN di Samarinda, Rabu (23/04/2025) kemarin.

"Proses pekerjaan di kawasan Istana, Kemenko, Kemensesneg, dan ekosistem pendukungnya, ditargetkan seluruhnya akan selesai pada Juni 2025," ujar Bimo disadur dari ANTARA, Kamis (24/04/2025).

Sejumlah fasilitas penunjang seperti minimarket, restoran, ATM, vending machine, dan kantor pos juga telah tersedia di beberapa titik area perkantoran dan hunian di IKN guna melengkapi kebutuhan ekosistem perkantoran.

Ia menjelaskan bahwa IKN dirancang menjadi pusat pemerintahan sekaligus kawasan aktivitas ekonomi yang saling terintegrasi.

Oleh karena itu, pembangunan berbagai fasilitas pendukung seperti area perkantoran, hunian, sistem transportasi, serta sarana sosial menjadi hal yang diprioritaskan untuk mendukung kegiatan para ASN yang akan pindah ke wilayah tersebut.

Terkait progres pembangunan di kawasan istana, Bimo mengungkapkan bahwa sejumlah bangunan seperti Istana Negara, Istana Garuda, lapangan upacara, serta bangunan Sekretariat Presiden telah fungsional, lengkap dengan fasilitas pendukungnya.

"Secara keseluruhan, kompleks Kemenko yang akan menjadi tempat kerja bagi ASN dapat menampung sebanyak 9.465 pegawai,” kata Bimo.

Adapun untuk ketersediaan hunian bagi ASN, saat ini telah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower untuk Paspampres, serta masing-masing 2 tower hunian untuk Polri dan BIN. Seluruhnya telah fungsional.

"Hunian ini siap dihuni secara fungsional, untuk 47 tower sudah selesai semua dan dapat menampung 8.410 pegawai, dengan rencana pembangunan oleh OIKN sebanyak 30 tower ASN ke depan hingga tahun 2028 dapat menampung sekitar 5.400 pegawai, sehingga total sekitar 13.810," ujar Bimo.

Bimo juga menambahkan bahwa sejak awal Maret 2025, seluruh pegawai OIKN telah menjalankan aktivitas kerja secara penuh di IKN. Mereka diwajibkan menggunakan moda transportasi bus listrik dalam mobilitasnya.

"Kami manfaatkan feeder bus listrik yang telah disediakan untuk berangkat ke kantor. Pegawai Otorita IKN saat ini menempati kompleks hunian di ASN 1. Waktu tempuh perjalanan sekira 10 menit dengan jarak tempuh sekitar 3 km," ungkap Bimo.