Pertemuan ini menandai langkah penting dalam membangun jembatan ekonomi berkelanjutan antara Taiwan dan Kalimantan Timur, sekaligus menegaskan posisi Kaltim sebagai wilayah strategis dalam peta investasi masa depan Indonesia.
Pemprov Kaltim Dorong Internet Gratis hingga Pelosok Desa
Pemprov Kaltim terus mendorong pemerataan akses informasi digital melalui program Internet Desa Gratis, yang dirancang untuk menjangkau hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Terobosan ini kembali ditekankan dalam Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim yang berlangsung di Tenggarong pada Kamis, 15 Mei 2025.
Baca Juga:DPW Nasdem Kaltim Syok, Kader Terlibat Proyek Fiktif Rp 13,2 Miliar
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang menyoroti realitas ketimpangan digital yang masih terjadi akibat kondisi geografis dan minimnya infrastruktur dasar.
“Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih ada daerah yang belum punya. Tapi apakah kita harus menunggu desa itu dialiri listrik dulu untuk bisa terhubung dengan dunia luar? Tentu tidak,” tegas Sri Wahyuni, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 19 Mei 2025.
Sebagai solusi, Pemprov Kaltim mengembangkan pendekatan teknologi hybrid dengan memanfaatkan jaringan fiber optic dan tenaga surya.
Inovasi ini dirancang untuk mengatasi hambatan listrik sekaligus menekan biaya operasional layanan internet di desa.
Menurut Sri, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital di pedesaan.
Baca Juga:Gratispol Kaltim 2025 Fokus Mahasiswa Baru, Ini Besaran Bantuan UKT-nya
Ia juga menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam mengawal dan menyukseskan pelaksanaan program tersebut.
Rakor tersebut juga menjadi wadah kolaborasi antar Dinas Kominfo se-Kaltim dalam merancang pendekatan teknis yang tepat untuk daerah masing-masing.
Dukungan terhadap langkah ini turut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, yang menilai digitalisasi sebagai fondasi utama pembangunan daerah modern.
“Kami percaya konektivitas yang kuat adalah kunci modernisasi pemerintahan. Ketersediaan internet kini menjadi kebutuhan dasar yang menyangkut kualitas hidup masyarakat, terutama di pedesaan,” ujarnya.
Pemkab Kukar pun telah merancang langkah-langkah untuk memperluas infrastruktur digital ke pelosok meski dihadapkan pada tantangan teknis seperti lemahnya sinyal dan terbatasnya perangkat teknologi di lapangan.
