SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membuka akses pendidikan lebih luas lewat skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 untuk jenjang SD dan SMP negeri.
Penyelenggaraan PPDB dibagi dalam dua tahap dan mengakomodasi berbagai latar belakang calon siswa melalui lima jalur seleksi.
“Pendaftaran melalui lima jalur ini dibagi dua yakni pendaftaran tahap pertama pada 10–13 Juni ada empat jalur meliputi jalur afirmasi dengan kuota 20 persen, jalur mutasi dengan kuota 5 persen,” kata Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, disadur dari ANTARA, Kamis, 5 Juni 2025.
Selain dua jalur tersebut, seleksi tahap awal juga mencakup jalur prestasi akademik (20 persen) dan non-akademik (5 persen) per sekolah. Keempat jalur ini digelar tanpa pungutan biaya.
Baca Juga:Rekomendasi Diabaikan, Kebakaran Big Mall Jadi Bukti Kegagalan Manajemen
Jalur terakhir—yakni jalur domisili—dibuka dalam pendaftaran tahap kedua yang berlangsung pada 17–21 Juni, dengan kuota terbesar mencapai 50 persen.
Asli menyampaikan, siswa yang lolos dari seluruh jalur akan melakukan daftar ulang pada 25 Juni hingga 2 Juli, dan secara resmi mulai masuk sekolah pada Senin, 7 Juli 2025.
Untuk pendaftaran, selain harus menyerahkan ijazah atau surat keterangan lulus, batas usia maksimum bagi calon siswa SMP adalah 15 tahun per 1 Juli 2025. Calon siswa juga harus menyertakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
"Kecuali untuk anak berkebutuhan khusus, usia bisa disesuaikan," jelas Asli.
Sementara itu, PPDB jenjang SD negeri hanya menggunakan tiga jalur: domisili (75 persen), afirmasi (20 persen), dan mutasi (5 persen).
Baca Juga:Hotel Sekitar Big Mall Samarinda Pastikan Tak Ada Korban dalam Insiden Kebakaran
Jalur afirmasi dan mutasi dibuka serentak pada 10–13 Juni, sementara jalur domisili berlangsung pada 16–19 Juni. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan masing-masing pada 14 dan 20 Juni.
“Siswa yang bisa diterima di SD adalah yang berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli 2025. Namun ada pengecualian yakni paling rendah berusia lima tahun pada 1 Juli bagi peserta yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis, dibuktikan dengan rekomendasi psikolog profesional, sepanjang kuota masih tersedia,” terang Asli.
100 Siswa Pertama, 1 Kota, 1 Visi: Samarinda dan Mimpi Sekolah Rakyat
Kota Samarinda bersiap menjadi salah satu titik pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos).
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi kelompok rentan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan bahwa program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025.
Hal itu disampaikan Asli saat berada di Balaikota Samarinda, Senin, 2 Juni 2025, usai konferensi pers terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Iya sekolah rakyat kita berproses terus insyaallah Juli nanti juga akan jalan. Saat ini masih dalam proses persiapan, termasuk seleksi murid oleh Dinas Sosial," ungkap Asli, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 3 Juni 2025.
Berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kemensos, Samarinda masuk dalam 100 lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia tahun ini.
Meskipun berlangsung di daerah, Asli menegaskan bahwa pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Jadi perlu diluruskan, ini bukan sekolah milik Pemkot. Pengelolaan sepenuhnya oleh Kementerian Sosial, termasuk sarana, prasarana, hingga operasionalnya,” tegasnya.
Sekolah Rakyat di Samarinda akan menampung 100 siswa untuk angkatan pertama, terbagi rata di dua jenjang: 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA.
Tak hanya gedung dengan standar layak, para siswa akan menerima fasilitas penunjang belajar berupa laptop, seragam, dan buku pelajaran secara gratis.
Sementara itu, proses rekrutmen tenaga pendidik masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Soal rekrutmen guru dan kepala sekolah belum diumumkan. Semua diatur oleh kementerian terkait, kita hanya mendukung,” jelas Asli.
Menambah semangat kolaborasi antarlembaga, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti dijadwalkan berkunjung ke Samarinda pada 13 Juli 2025.
Ia akan melakukan diskusi bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sekaligus meninjau langsung kesiapan pelaksanaan awal program Sekolah Rakyat.
"Pak Mendikdasmen juga akan berkunjung nanti tanggal 13 ke Samarinda mungkin ada diskusi, komunikasi atau yang akan disampaikan dengan Pak Walikota ya seperti itu," tuturnya.
Samarinda Targetkan Juli 2025 Jalankan Sekolah Rakyat, Lokasi Masih Dicari
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencari lokasi pengganti pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Program strategis nasional ini awalnya direncanakan berlangsung di gedung milik Yayasan Kampus Melati, namun batal digunakan karena lokasi tersebut kini kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai keputusan bersama antara DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemprov.
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin saat berada di Samarinda, Kamis, 23 Mei 2025, mengatakan pihaknya telah mengantongi beberapa opsi lokasi dan tengah melakukan survei lapangan guna memastikan kesesuaian tempat.
"Ini masih kita cari beberapa tempatnya. Nanti kita lapor dengan Pak Wali yang mana yang memang cocok," ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 1 Juni 2025.
Asli menekankan bahwa tempat yang akan dipilih bukan sekadar tersedia, melainkan harus memenuhi standar kelayakan agar tidak menambah beban psikologis bagi peserta didik dari kelompok rentan yang menjadi sasaran SR.
"Cari tempat yang representatif yang baik karena itu tadi jangan anak miskin ditaruh di tempat yang miskin juga gitu loh. Jadi yang kita cari yang layak loh nanti ya. Untuk sementara ini masih kita survei beberapa tempat," imbuhnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan program milik Pemkot atau Pemprov, melainkan murni inisiatif dari Kemensos.
Pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan sarana dan dukungan teknis di lapangan.
"SR ini adalah program strategis pemerintah pusat. Bangunannya luar biasa, nilainya mencapai Rp 285 miliar, tapi isinya untuk anak-anak miskin. Kita tidak boleh menempatkan mereka di tempat yang tidak layak, makanya lokasi yang kami siapkan juga harus representatif," kata Asli.
Samarinda menjadi salah satu dari lima wilayah di Kaltim yang ikut mendukung program ini, bersama Kukar, Berau, Penajam Paser Utara, dan Pemprov Kaltim sendiri.
Targetnya, pada Juli 2025, sebanyak 100 siswa akan diterima untuk jenjang setara SMA. Maka dari itu, minimal dibutuhkan empat ruang kelas yang siap pakai.
Sebelumnya, Disdikbud sempat menunjuk Kampus Melati sebagai lokasi sementara, namun rencana tersebut batal karena gedung kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai adanya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan orang tua siswa.
"Ya kita cabut diri. Kita enggak jadi, kita cari tempat lain. Karena salah satu syaratnya juga tidak boleh dicampuradukkan, antara siswa SR itu dengan murid-murid yang lain," jelasnya.
Asli juga membuka kemungkinan akan ada dua pelaksanaan SR di Samarinda: satu difasilitasi oleh Pemkot, satu lagi oleh Pemprov. Perbedaan utamanya ada pada cakupan wilayah penerimaan siswa.
"Keduanya tetap dikelola oleh Kemensos, tapi seleksi dan penempatan siswa tergantung siapa yang memfasilitasi," tutupnya.
