-
Dalam 100 hari kerja, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud meluncurkan program Gratispol yang mencakup pendidikan gratis, layanan kesehatan, bebas biaya administrasi rumah, bantuan perlengkapan sekolah, internet desa, serta umrah gratis bagi penjaga rumah ibadah.
-
Program ini mulai berjalan dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan 53 perguruan tinggi untuk beasiswa S3, BPJS untuk layanan kesehatan, serta digitalisasi desa yang mulai dinikmati lima desa pertama.
-
Pengamat menilai perluasan Gratispol bagi guru harus selektif dan terencana, dengan memastikan kesesuaian bidang studi, komitmen penugasan setelah studi, pemetaan kebutuhan daerah, serta prioritas bagi ASN agar program tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.
SuaraKaltim.id - Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud—yang akrab disapa Harum—bergerak cepat merealisasikan janji-janji kampanyenya.
Dalam waktu 100 hari kerja, berbagai program prioritas yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat mulai dijalankan, menandai komitmen pemerintah yang benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat.
Puncaknya, pada 21 April 2025, Gubernur Harum bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji secara resmi meluncurkan Program Gratispol dalam sebuah acara penuh antusiasme publik.
Program ini terdiri dari enam kebijakan utama yang menyentuh berbagai sektor kehidupan: pendidikan, kesehatan, kepemilikan rumah, kebutuhan sekolah, digitalisasi desa, hingga penghargaan untuk penjaga rumah ibadah.
Baca Juga:Desa Wisata Jadi Andalan Kaltim di Tengah Efisiensi Anggaran
Hal itu disampaikan Harum dalam pidato peluncuran Gratispol, April lalu.
“Kaltim Emas harus bebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Kita akan memutus rantai kebodohan dengan ilmu dan rantai kemiskinan dengan kesempatan,” tegas Harum disadur dari website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Sabtu, 7 Juni 2025.
Melalui skema pendidikan gratis dari jenjang SMA/K hingga perguruan tinggi (D3–S3), Pemprov Kaltim menggandeng 53 universitas untuk membuka akses luas kepada generasi muda agar bisa kuliah tanpa hambatan biaya.
Di sektor kesehatan, warga Kaltim kini memiliki jaminan pelayanan medis yang menyeluruh, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses layanan.
Pemprov juga membebaskan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Baca Juga:Kaltim Belum Catat Kasus Covid-19, Tapi Tetap Waspada Lonjakan Global
Kebijakan ini diiringi pembagian seragam dan tas sekolah secara gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu—diserahkan langsung oleh Gubernur dalam seremoni peluncuran program.
Digitalisasi desa juga mulai diwujudkan dengan menyediakan internet gratis untuk desa-desa terpencil.
Lima desa pertama sudah merasakan manfaatnya melalui fasilitas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim.
Tak kalah istimewa, penghargaan juga diberikan kepada para marbot dan penjaga rumah ibadah berupa program umrah gratis sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka menjaga tempat ibadah.
Program-program ini membuktikan bahwa pemerintah bukan sekadar pembuat janji. Harum dan Seno Aji membalik skeptisisme publik dengan kerja nyata.
Gratispol menjadi bukti bahwa pelayanan publik bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjadi jargon politik.
