SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mendorong desa-desa untuk memanfaatkan alokasi dana desa dalam mengembangkan fasilitas perpustakaan, demi memperkuat budaya literasi di masyarakat akar rumput.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) PPU, Muhammad Yusuf Basra, menyampaikan bahwa hampir seluruh desa dan kelurahan di wilayah itu telah memiliki perpustakaan, dan kini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan.
Hal itu ia sampaikan saat berada di PPU, Minggu, 8 Juni 2025.
"Dari 30 desa dan 24 kelurahan hampir semua memiliki perpustakaan," katanya, disadur dari ANTARA, Senin, 9 Juni 2025.
Baca Juga:472 Pokdakan Dievaluasi: PPU Pastikan Bantuan Tepat Sasaran di Era IKN
Dispusip PPU kini aktif mendampingi pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan agar mampu memenuhi syarat akreditasi nasional.
Akreditasi ini dinilai penting karena berdampak langsung pada peningkatan standar layanan, baik dalam hal pengelolaan koleksi buku maupun kenyamanan pengunjung.
Penguatan ini juga mengacu pada kerja sama strategis antara Perpustakaan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang diteken tahun lalu.
"Perjanjian itu jadi acuan pemerintah desa menggunakan dana desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) untuk program pengembangan perpustakaan desa," tambahnya.
Menurut Yusuf, Kemendes PDT telah memberi ruang kepada pemerintah desa untuk memasukkan program literasi, termasuk pengembangan taman baca masyarakat, pojok baca, dan perpustakaan desa ke dalam prioritas dana desa.
Baca Juga:Pacu Produksi Pangan IKN, PPU Kebut Pembangunan Bengkel Alsintan
Salah satu tujuan utama program ini adalah menjadikan pengelola perpustakaan desa/kelurahan lebih profesional.
Saat ini, sebanyak 41 perpustakaan desa/kelurahan telah dibina dan para pengelolanya diberi kesempatan magang sebagai bekal menuju sertifikasi pustakawan di daerah yang sebagiannya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.
"Kami ingin pengelola perpustakaan desa/kelurahan menjadi pustakawan miliki sertifikasi, dan dua perpustakaan desa/kelurahan sudah terakreditasi," pungkas Yusuf.
Teluk Balikpapan Jadi Pilot Project Tata Laut IKN Bareng China
Teluk Balikpapan kini ditata sebagai kawasan laut strategis berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan, seiring perannya sebagai penyangga utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) menggandeng mitra internasional untuk memperkuat rencana ini, menjadikan Teluk Balikpapan sebagai percontohan praktik tata ruang laut yang terintegrasi.
Direktur Jenderal PRL KKP, Kartika Listriana, mengatakan proyek yang dinamai Joint Marine Spatial Planning (Joint MSP Project) ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Kartika saat berada di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
"Kami membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara mitra, seperti China yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun Kota Xiamen, hingga menjadi kota maju, tertata, dan terintegrasi pengelolaannya di wilayah daratan dan laut,” ujar Kartika disadur dari ANTARA, Senin, 9 Juni 2025.
Salah satu mitra yang dilibatkan dalam penataan Teluk Balikpapan adalah Fujian Institute for Sustainable Oceans (FISO) dari Xiamen University, China.
Kerja sama ini dirancang untuk menggabungkan pengalaman dan keunggulan riset dari kedua negara.
Teluk Balikpapan dipilih karena berbagai pertimbangan, di antaranya statusnya sebagai kawasan penyangga IKN dan tingginya potensi kelautan dan perikanan.
Selain itu, kawasan ini juga menyimpan kompleksitas pemanfaatan ruang laut yang tinggi—mulai dari permukiman nelayan, penangkapan ikan, pelabuhan, industri maritim, hingga keberadaan hutan mangrove dan jalur migrasi biota laut.
“Saya yakin kolaborasi yang sudah berjalan saat ini sangat bermanfaat dan berpotensi untuk direplikasi dan dikembangkan di wilayah pesisir lainnya melalui program prioritas dalam penataan ruang laut,” tambah Kartika.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Ditjen PRL KKP, Abdi Tunggal Priyanto, menyatakan bahwa tata ruang laut merupakan instrumen utama untuk menjalankan kebijakan ekonomi biru.
Pengelolaan ruang laut harus dilakukan secara efisien, adil, dan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan.
Menurut Abdi, Indonesia saat ini tengah menyusun integrasi perencanaan ruang darat dan laut ke dalam satu dokumen perencanaan nasional.
Oleh karena itu, pembelajaran dari negara lain seperti Tiongkok menjadi sangat berharga.
Sebelumnya, delegasi dari FISO Xiamen University telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada akhir Mei 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program visiting scholarship yang juga diikuti oleh perwakilan Ditjen PRL ke Tiongkok untuk berbagi pengetahuan dan pengolahan data spasial laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata sinergi KKP dengan mitra nasional dan internasional untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," tegas Menteri Trenggono.
