Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Ditjen PRL KKP, Abdi Tunggal Priyanto, menyatakan bahwa tata ruang laut merupakan instrumen utama untuk menjalankan kebijakan ekonomi biru.
Pengelolaan ruang laut harus dilakukan secara efisien, adil, dan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan.
Menurut Abdi, Indonesia saat ini tengah menyusun integrasi perencanaan ruang darat dan laut ke dalam satu dokumen perencanaan nasional.
Oleh karena itu, pembelajaran dari negara lain seperti Tiongkok menjadi sangat berharga.
Baca Juga:IKN Banjir Pengunjung saat Natal, 15 Ribu Unduhan Baru Aplikasi IKNOW Dicatat
Sebelumnya, delegasi dari FISO Xiamen University telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada akhir Mei 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program visiting scholarship yang juga diikuti oleh perwakilan Ditjen PRL ke Tiongkok untuk berbagi pengetahuan dan pengolahan data spasial laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata sinergi KKP dengan mitra nasional dan internasional untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," tegas Menteri Trenggono.
Baca Juga:Program PTSL Capai 95,7%, Menteri Nusron Wahid Serahkan Sertipikat di Kaltim
