SuaraKaltim.id - Transformasi digital menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyebut bahwa digitalisasi bukan sekadar alat bantu, melainkan kunci penting dalam memperkuat sistem keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Seno saat membuka kegiatan Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah 2025 di Balikpapan, Kamis, 12 Juni 2025.
"Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah," kata Seno, disadur dari ANTARA, Minggu, 15 Juni 2025.
Baca Juga:Bukan Sekadar Panggung Seni, EBIFF 2025 Targetkan Perputaran Uang Rp 18 Miliar
Ia menambahkan bahwa kemudahan dan transparansi sistem pembayaran pajak secara daring (online) turut mendorong kepatuhan wajib pajak.
Di sisi lain, penggunaan sistem digital juga dianggap mampu menekan biaya administrasi dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan.
Lebih jauh, Seno mengungkapkan bahwa hasil penilaian dari Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kemenko Perekonomian menunjukkan Provinsi Kaltim berada di peringkat kedua terbaik se-Kalimantan dalam pelaksanaan digitalisasi transaksi pemerintah.
“Ini adalah prestasi kolektif dan hasil kerja keras bersama yang patut kita banggakan,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar capaian tersebut tak membuat jajaran pemerintah daerah lengah.
Baca Juga:PAN Kaltim Tancap Gas Menuju Empat Besar, Bapilu dan DPD Jadi Motor Utama
Perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Kita tidak boleh berpuas diri, sebab dibalik prestasi, semua harus memperkuat komitmen dalam proses digitalisasi pembayaran pajak, retribusi maupun digitalisasi sistem dan proses bisnis internal di OPD masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bukan hanya bergantung pada perangkat lunak atau sistem digital semata, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan sinergi antarorganisasi.
“Kita perlu menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD Kaltim yang konkret, terukur, dan adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat,” harap Wagub.
Seno juga menekankan pentingnya evaluasi berkala agar proses digitalisasi terus berkembang.
Tidak hanya memperbaiki sistem, tapi juga mendorong perubahan pola pikir serta budaya kerja yang mendukung tata kelola pemerintahan modern.
EBIFF 2025, Strategi Kaltim Dorong Ekonomi Kreatif dan Produk Lokal Go Global
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memanfaatkan East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025 sebagai momentum untuk menggerakkan kembali sektor ekonomi kreatif sekaligus memperkuat eksistensi produk lokal di mata internasional.
Festival budaya berskala global ini dijadwalkan berlangsung di Samarinda pada 24–29 Juli 2025. Meski jumlah delegasi luar negeri dikurangi demi efisiensi, pemerintah memastikan bahwa kualitas pertunjukan tetap menjadi prioritas utama.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kaltim, Awang Khalik, dalam konferensi pers di Samarinda, Rabu, 11 Juni 2025.
"Meski jumlah peserta mancanegara berkurang demi efisiensi, kualitas pertunjukan dipastikan tetap terjaga," tegas Awang, disadur dari ANTARA, Kamis, 12 Juni 2025.
Mengusung tema "Symphony of the World in East Borneo", EBIFF 2025 akan menampilkan kolaborasi budaya lintas negara, provinsi, dan daerah, dengan harapan mampu menciptakan ruang interaksi yang inspiratif sekaligus memperkenalkan seni budaya lokal kepada dunia.
Delegasi dari berbagai negara telah memastikan keikutsertaan mereka, antara lain Korea Selatan, India, Polandia, Rusia, dan Romania, bersama sejumlah sanggar budaya dari Indonesia.
Di sisi lokal, berbagai pertunjukan kesenian tradisional seperti tingkilan, madihin, dan tarsul turut dipersiapkan sebagai sajian yang merepresentasikan identitas budaya Kaltim.
EBIFF tak hanya panggung seni, tetapi juga menjadi arena promosi ekonomi kreatif.
Dispar Kaltim menyiapkan pameran produk ekraf dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan daerah.
"Kami juga mengadakan pameran ekraf unggulan yang melibatkan UKM binaan. Ada banyak inovasi produk, seperti ilat sapi dengan berbagai rasa dan minuman khas daerah," kata Awang.
Pihaknya berharap keberadaan pameran ini mendorong UKM naik kelas.
Salah satu indikator keberhasilan tahun lalu adalah produk amplang Samarinda yang mendapat pesanan dari Korea dan Jepang.
Untuk itu, Dispar mendorong perajin melengkapi kemasan dengan kontak pribadi.
Hal ini penting untuk mempermudah komunikasi antara pembeli dan produsen.
"Penting bagi kami untuk tetap membina dan meningkatkan kesejahteraan mereka," imbuhnya.
Dari sisi ekonomi, pemerintah menargetkan perputaran uang sebesar Rp 18 miliar dari penyelenggaraan EBIFF 2025—naik signifikan dari target tahun sebelumnya yang hanya Rp 12 miliar.
Proyeksi tersebut dihitung dari belanja pengunjung dan peserta selama acara, termasuk pengeluaran untuk hotel, transportasi, hingga makanan.
Meski anggaran festival disesuaikan, Awang memastikan semangat para seniman tetap tinggi karena pemerintah tetap memberi dukungan penuh.
Seluruh rangkaian pertunjukan dalam EBIFF 2025 dibuka secara gratis untuk masyarakat, sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap antusiasme publik sekaligus upaya mendekatkan seni budaya ke ruang publik yang inklusif.
"Kami tetap memberikan dukungan kepada para seniman, meskipun dengan penyesuaian," ucapnya.
