-
Kaltim mengoptimalkan hampir 14 ribu hektare lahan rawa pada 2025 melalui program nasional Oplah, melibatkan enam daerah dan 70 Brigade Pangan untuk meningkatkan produksi pertanian.
-
Program hanya dilaksanakan di lahan terverifikasi dan bebas konflik, dengan prioritas lokasi yang belum mencapai dua kali masa tanam serta dukungan infrastruktur air dan data polygon shapefile.
-
Hanya kelompok tani aktif yang siap mengikuti panduan teknis yang akan dilibatkan, dengan target memperkuat ketahanan pangan lokal dan kontribusi untuk kebutuhan pangan nasional, termasuk mendukung pembangunan IKN.
SuaraKaltim.id - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional dengan mengoptimalkan lahan pertanian rawa seluas hampir 14 ribu hektare pada tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari program nasional optimalisasi lahan (oplah) yang menyasar daerah-daerah potensial di berbagai kabupaten/kota di Kaltim.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menjelaskan bahwa seluruh lokasi kegiatan telah ditentukan berdasarkan dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa.
Hal itu disampaikan Yana saat berada di Samarinda, Rabu, 11 Juni 2025.
Baca Juga:PAN Kaltim Tancap Gas Menuju Empat Besar, Bapilu dan DPD Jadi Motor Utama
“Program Oplah dilaksanakan di lokasi terpilih, yakni lokasi yang telah dimuat dalam dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa,” ujar Yana disadur dari ANTARA, Kamis, 12 Juni 2025.
Ada enam daerah yang terlibat dalam program ini. Di antaranya Kutai Kartanegara (2.392 ha, 12 Brigade Pangan), Berau (895 ha, 5 BP), Kutai Timur (1.200 ha, 6 BP), Samarinda (440 ha, 2 BP), Penajam Paser Utara (5.896 ha, 29 BP), dan Paser (3.150 ha, 16 BP). Total ada 70 Brigade Pangan (BP) yang diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Program Oplah menyasar lahan dengan karakteristik rawa pasang surut maupun rawa lebak, dengan prioritas pada area yang selama ini belum mencapai dua kali masa tanam per tahun (Indeks Pertanaman < 200).
Selain itu, lahan harus bebas dari konflik, tidak masuk kawasan hutan atau lahan gambut yang berada dalam moratorium, serta memiliki sumber air untuk mendukung budidaya.
“Kemudian lokasi oplah harus dilengkapi dengan poligon shapefile (shp) sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan peningkatan produksi pertanian ini,” ujarnya.
Baca Juga:Birokrasi Masuk Era Digital: Pemprov Kaltim Mulai Nimbrung di Media Sosial
Tak hanya aspek teknis lahan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kesiapan petani.
Program ini hanya akan melibatkan petani aktif yang tergabung dalam kelompok tani yang siap menjalankan panduan teknis secara konsisten.
“Kemudian kelompok tani tersebut menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam petunjuk teknis dan ketentuan lainnya,” kata Yana lagi.
Dengan optimalisasi ini, Kaltim diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menyumbang pasokan untuk wilayah lain.
Khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kaltim Siap Melahirkan Generasi Global Lewat Deep Learning
