SuaraKaltim.id - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bersiap menyambut perhelatan akbar berskala nasional—peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53.
Tak hanya menjadi tuan rumah, Kaltim ingin menjadikan momentum ini sebagai etalase budaya lokal dan katalis penggerak ekonomi kerakyatan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintahan daerah saat ini tengah bekerja maksimal untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.
Menurutnya, ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang nyata untuk memperkuat jaringan antar daerah dan membuka peluang promosi ekonomi.
Baca Juga:627 Hektare Sawah Sudah Hilang, PPU Perkuat Barikade Hadapi Alih Fungsi Lahan demi IKN
Hal itu disampaikan Seno Aji usai rapat koordinasi bersama kepala daerah dan perangkat Pemprov, Selasa, 24 Juni 2025.
“Kami merasa bangga Kaltim dipercaya menjadi tuan rumah. Ini kesempatan besar untuk memperkenalkan budaya lokal serta memperkuat sinergi antar instansi dan daerah,” ujar Seno Aji, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 25 Juni 2025.
Tak hanya menampilkan atraksi budaya semata, Kaltim juga melibatkan banyak pihak untuk menunjukkan keunggulan daerah secara komprehensif.
Dekranasda misalnya, akan memfasilitasi pameran produk UMKM, batik lokal, dan kerajinan tangan khas Kaltim dalam rangkaian kegiatan.
Dengan kehadiran tamu dari seluruh provinsi di Indonesia, peringatan HKG PKK ini ditargetkan memberi manfaat luas bagi sektor pariwisata dan perekonomian lokal.
Baca Juga:Infrastruktur Energi Diperkuat, PPU Bangun PLTGU untuk Kawasan Industri IKN
“Kami ingin tamu dari berbagai provinsi bisa melihat kekayaan budaya dan potensi Kaltim secara langsung. Ini bukan hanya seremoni, tapi peluang untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Bagi Kaltim, menjadi tuan rumah bukan hanya tentang menyambut tamu, tapi juga menunjukkan kesiapan sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kuat secara identitas budaya, ekonomi lokal, dan kolaborasi antardaerah.
Jadi Penyangga IKN, Balikpapan Pastikan Fiskal Aman lewat Optimalisasi SiLPA
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal daerah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai lebih dari Rp 614,74 miliar.
Dana ini akan difokuskan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjamin kesinambungan program-program prioritas pada 2025.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyebutkan bahwa SiLPA tersebut bukanlah dana ‘menganggur’, melainkan hasil efisiensi dan pengendalian anggaran yang akan dioptimalisasi secara transparan dan terencana.
Hal itu disampaikan Bagus dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin, 23 Juni 2025.
“Sebagian SILPA berasal dari sisa tender, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kas BOS, dan dana transfer pusat yang belum terealisasi. Namun seluruhnya sudah kita rencanakan untuk digunakan kembali secara akuntabel,” jelas Bagus disadur dari ANTARA, Rabu, 25 Juni 2025.
Dari total SiLPA, sekitar Rp 70 miliar merupakan sisa lelang kegiatan, sedangkan Rp101,10 miliar berasal dari saldo BLUD.
Adapun komponen lainnya mencakup kas BOS reguler Rp 3,47 miliar, dana operasional kesehatan Puskesmas (BOK) Rp 2,80 miliar, serta saldo kas lain-lain Rp 1,96 miliar.
Menurut Bagus, masih terdapat dana transfer pusat senilai Rp 33,17 miliar yang belum dimanfaatkan akibat pergeseran waktu pelaksanaan, dan Rp 95,04 miliar dari kegiatan 2024 yang telah mendapat perpanjangan masa pelaksanaan.
“Semua kegiatan yang belum dibayarkan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025, agar tidak mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Untuk tahun anggaran 2025, Pemkot juga sudah memasukkan asumsi penggunaan SiLPA sebesar Rp 377,20 miliar dalam postur APBD sebagai antisipasi atas kemungkinan keterlambatan transfer pusat.
“Justru SILPA ini membantu kita menjalankan program prioritas di awal tahun tanpa menunggu lama proses dana masuk dari pusat,” tambahnya.
Bagus memastikan, akumulasi SiLPA untuk daerah yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) kali ini tidak mengindikasikan pemborosan atau kelalaian anggaran, karena secara substansi merupakan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan akan tetap dieksekusi pada tahun berjalan.
“Anggaran tidak hilang, hanya bergeser penggunaannya ke tahun berikutnya. Ini tetap bagian dari belanja daerah,” ujarnya.
Transparansi fiskal pun terus dijaga dengan menyusun laporan keuangan secara komprehensif, mencakup seluruh pendapatan dan belanja agar menjadi acuan yang jelas bagi DPRD dan masyarakat.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan berhasil mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,3 triliun dari target Rp 1,9 triliun pada 2024.
Bagus mengaku optimistis target 2025 akan meningkat, seiring berlakunya Peraturan Daerah baru tentang retribusi.
“Target PAD akan terus kami tingkatkan dengan menggali sumber-sumber baru, tentunya didukung oleh kebijakan dan sinergi bersama DPRD,” ungkapnya.
Penambahan pendapatan ini, lanjutnya, akan difokuskan pada pembiayaan sektor-sektor pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama kami. Doakan kami dapat terus maksimal melayani warga Balikpapan,” tutur Bagus.
