SuaraKaltim.id - Dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai terasa secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kehadiran proyek strategis nasional itu dinilai menjadi penggerak utama geliat ekonomi lokal.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan bahwa dinamika pembangunan di wilayah IKN yang sebagian besar berada di Kalimantan Timur (Kaltim) telah memberikan efek berantai ke daerah sekitar.
Hal itu disampaikan Robi Ariadi, ketika berada di PPU, Senin, 7 Juli 2025.
Baca Juga:Pertanian vs Tambang: Pertaruhan Masa Depan Penyangga IKN
“Kegiatan pembangunan di wilayah IKN memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar,” ujar Robi disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Menurut Robi, posisi strategis Kabupaten PPU yang menjadi bagian dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, terutama di Kecamatan Sepaku, menjadikan daerah tersebut sebagai mitra utama dalam mendukung percepatan pembangunan.
Ia menambahkan bahwa kontribusi sektor konstruksi di PPU semakin dominan, bahkan telah mencakup hampir separuh dari struktur ekonomi daerah.
“Positifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dipicu meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha (LU) konstruksi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa geliat pembangunan fisik yang terus berlangsung mendorong permintaan tenaga kerja, bahan bangunan, hingga jasa pendukung lainnya.
Baca Juga:IKN Kobarkan Semangat 17 Agustus, Meski Tanpa Kepastian Upacara Nasional
Sektor konstruksi menjadi lokomotif baru setelah sebelumnya PPU lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan.
“Kami perkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tetap tumbuh signifikan,” tambahnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi PPU pada triwulan I-2025 mencapai 23,96 persen secara tahunan (year on year), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berada di angka 21,90 persen.
Dalam konteks yang lebih luas, BI Balikpapan juga berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada sektor konstruksi.
Dukungan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus digencarkan, termasuk upaya mendorong UMKM agar mampu menjangkau pasar ekspor.
Robi menuturkan, BI ingin UMKM bisa menjadi “kekuatan ekonomi alternatif di luar sektor dominan seperti migas dan pertambangan, serta masuk ke pasar ekspor untuk mendapatkan kesempatan dan pasar yang lebih luas.”
IKN Butuh Penyangga Kuat, Penajam Siap Lompat Lebih Tinggi
Dalam upaya mempercepat pembangunan berkeadilan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Bank Tanah menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU).
Inisiatif ini bukan hanya soal pengembangan wilayah, tetapi juga menyangkut redistribusi aset dan dukungan investasi jangka panjang.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dalam keterangan tertulis yang diterima di Penajam, Sabtu, 5 Juli 2025.
"Kami siap kolaborasi, apalagi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat aset persediaan tanah hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah," ujar Parman, disadur dari ANTARA, Senin, 7 Juli 2025.
Sebagai bagian dari strategi nasional, Badan Bank Tanah tak hanya fokus pada tata kelola lahan, tetapi juga memperluas akses keadilan agraria di wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur IKN.
Badan Bank Tanah telah menyiapkan 1.873 hektare lahan reforma agraria untuk masyarakat PPU yang terdampak proyek strategis nasional (PSN).
Lahan tersebut merupakan bagian dari total 4.126 hektare eks-HGU PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) yang kini berada di bawah pengelolaan Bank Tanah dengan status HPL.
Wilayah distribusi reforma agraria ini mencakup beberapa kelurahan, seperti Jenebora, Gersik, Pantai Lango, dan Riko di Kecamatan Penajam serta Maridan di Kecamatan Sepaku.
Selain reforma agraria, Deputi Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat juga mengungkap bahwa pihaknya menyediakan lahan untuk proyek strategis lain seperti Bandara Nusantara dan jalan tol seksi 5B.
"Kami juga minta dukungan kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk akselerasi pelaksanaan reforma agraria," tambah Hakiki.
Ia menegaskan bahwa skema yang digunakan dalam reforma agraria ini merupakan yang pertama kali diterapkan di atas tanah berstatus HPL milik Badan Bank Tanah.
Namun, agar dampaknya terasa langsung bagi masyarakat, pihaknya berharap Pemkab PPU dapat berperan aktif dalam pemberdayaan subjek penerima lahan agar bisa mendongkrak ekonomi lokal.
Ke depan, PPU juga disiapkan menjadi pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan Penajam Eco City.
Menurut Hakiki, kawasan ini diharapkan menjadi magnet investasi hijau dan berkelanjutan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kolaborasi ini disambut positif oleh Pemkab PPU. Bupati Mudyat Noor menilai kerja sama ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif dan strategis untuk menjadikan wilayahnya sebagai bagian penting dari transformasi nasional.
"Pemerintah kabupaten menyambut baik kolaborasi dengan Badan Bank Tanah," kata Mudyat Noor.
"Suksesnya Badan Bank Tanah juga menjadi cerminan suksesnya Kabupaten Penajam Paser Utara."
Ia juga menegaskan kesiapan daerah untuk menopang arus investasi yang masuk, khususnya sebagai daerah mitra terdekat IKN.
"Kami siap bangun fasilitas tunjang tingkatkan investasi dengan dukungan Badan Bank Tanah, dan bisa lompat lebih tinggi apakah dengan adanya IKN," pungkasnya.
