“Saya akui kondisi pengelolaan sampah kita memang belum ideal. Tapi kami tidak diam. Kami sudah memulai perbaikan bahkan sebelum evaluasi itu diumumkan,” ujarnya, dikutip Sabtu, 5 Juli 2025.
Evaluasi KLHK dan Dorongan Perubahan
Salah satu titik krusial yang dikritik KLHK adalah praktik open dumping di TPA Sambutan.
Praktik ini telah usang dan dinilai membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda, 200 Kuota Disiapkan untuk Anak Miskin Ekstrem
Dalam kunjungannya ke lokasi, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahwa sistem seperti ini harus segera dihentikan.
"TPA dengan sistem open dumping tidak bisa lagi dipertahankan. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan kesehatan warga," tegas Hanif, Kamis 3 Juli 2025.
Peringatan ini memperkuat urgensi perombakan yang sudah digagas Pemkot, termasuk pembangunan sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan di TPA Sambutan.
Rencana Aksi: Strategi Bertahap yang Terukur
Pemkot kini mengedepankan empat strategi utama. Pertama, pembangunan zona sanitary landfill yang dilengkapi dengan pengolahan lindi dan sistem drainase tertutup.
Baca Juga:Tersenggol Tugboat, Kapal Valentine 01 Tenggelam di Samarinda
“Kami akan pastikan sebelum tahun ini berakhir, tidak ada lagi pembuangan terbuka. Sistem kita akan mengikuti standar nasional,” kata Andi Harun.
Kedua, pengadaan insinerator komunal di tingkat kecamatan untuk meminimalisasi penumpukan sampah lokal.
Meski sempat menuai pro dan kontra, insinerator ini akan ditempatkan di luar area permukiman.
Ketiga, edukasi masif mengenai pemilahan sampah dari rumah tangga digencarkan melalui RT dan kelurahan.
“Kami sadar tanpa partisipasi warga, semua akan percuma. Edukasi pemilahan kami mulai dari lingkungan terkecil,” tegasnya.
Keempat, aktivasi kembali program bank sampah untuk memberi nilai ekonomi bagi sampah anorganik rumah tangga.
