SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar bebas pungutan. Salah satu langkah konkret yang telah berjalan adalah distribusi buku pelajaran gratis untuk seluruh siswa SD dan SMP negeri.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengonfirmasi bahwa distribusi buku tersebut telah berlangsung di berbagai kawasan. Ia menyebut salah satu kecamatan yang distribusinya sudah tuntas.
Hal itu disampaikan Andi Harun, saat berada di Balaikota Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.
“Kalau buku secara pasti dari Pemkot sudah terdistribusi. Saya cek tadi di Kecamatan Palaran sudah selesai,” ungkapnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 8 Juli 2025.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda, 200 Kuota Disiapkan untuk Anak Miskin Ekstrem
Sebagai bentuk apresiasi terhadap program tersebut, Pemkot merencanakan peluncuran resmi yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Lokasi peluncuran direncanakan di wilayah Samarinda Ilir.
“Akan ada launching, mungkin di Samarinda Ilir untuk buku ini. Kan rasanya se-Indonesia cuma Samarinda nih,” tutur Andi Harun.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan buku pelajaran untuk siswa SD dan SMP negeri di Samarinda telah ditanggung pemerintah. Artinya, tidak boleh ada lagi permintaan pembelian buku oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa.
“Orang tua siswa, khusus untuk di Samarinda, SD dan SMP negeri tidak ada lagi penjualan buku. Karena pemerintah telah menyediakan buku untuk seluruh siswa,” tegasnya.
Andi Harun juga memperingatkan keras agar tidak ada lagi praktik penjualan buku di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menutup celah komersialisasi dalam pendidikan dasar di Samarinda.
Baca Juga:Tersenggol Tugboat, Kapal Valentine 01 Tenggelam di Samarinda
Peluncuran program buku gratis ini masih menunggu jadwal resmi yang diatur oleh protokol Pemerintah Kota, dan diharapkan akan menjadi percontohan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang inklusif dan bebas biaya tersembunyi.
Samarinda Bangkit dari Status Terburuk: Reformasi Sampah Dimulai
Setelah masuk dalam daftar lima daerah dengan pengelolaan sampah terburuk versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Juni 2025, Kota Samarinda memilih untuk tidak tinggal diam.
Pemerintah kota (Pemkot) langsung menempuh jalur perbaikan menyeluruh, menjadikan kritik sebagai bahan bakar reformasi.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin langsung respons tersebut dengan komitmen kuat memperbaiki sistem yang selama ini dinilai gagal.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat konferensi pers, Rabu, 2 Juli 2025.
“Saya akui kondisi pengelolaan sampah kita memang belum ideal. Tapi kami tidak diam. Kami sudah memulai perbaikan bahkan sebelum evaluasi itu diumumkan,” ujarnya, dikutip Sabtu, 5 Juli 2025.
Evaluasi KLHK dan Dorongan Perubahan
Salah satu titik krusial yang dikritik KLHK adalah praktik open dumping di TPA Sambutan.
Praktik ini telah usang dan dinilai membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Dalam kunjungannya ke lokasi, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahwa sistem seperti ini harus segera dihentikan.
"TPA dengan sistem open dumping tidak bisa lagi dipertahankan. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan kesehatan warga," tegas Hanif, Kamis 3 Juli 2025.
Peringatan ini memperkuat urgensi perombakan yang sudah digagas Pemkot, termasuk pembangunan sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan di TPA Sambutan.
Rencana Aksi: Strategi Bertahap yang Terukur
Pemkot kini mengedepankan empat strategi utama. Pertama, pembangunan zona sanitary landfill yang dilengkapi dengan pengolahan lindi dan sistem drainase tertutup.
“Kami akan pastikan sebelum tahun ini berakhir, tidak ada lagi pembuangan terbuka. Sistem kita akan mengikuti standar nasional,” kata Andi Harun.
Kedua, pengadaan insinerator komunal di tingkat kecamatan untuk meminimalisasi penumpukan sampah lokal.
Meski sempat menuai pro dan kontra, insinerator ini akan ditempatkan di luar area permukiman.
Ketiga, edukasi masif mengenai pemilahan sampah dari rumah tangga digencarkan melalui RT dan kelurahan.
“Kami sadar tanpa partisipasi warga, semua akan percuma. Edukasi pemilahan kami mulai dari lingkungan terkecil,” tegasnya.
Keempat, aktivasi kembali program bank sampah untuk memberi nilai ekonomi bagi sampah anorganik rumah tangga.
Target Tinggi, Upaya Serius
Pemkot menargetkan Samarinda bisa masuk jajaran 10 kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia pada 2026.
Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, Pemkot juga tengah merancang pembangunan PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dengan kapasitas 20 kVA.
“Kami sudah bicara dengan investor dari Korea Selatan dan Malaysia. Dalam dua bulan ke depan, presentasi teknis akan dilakukan. Kami ingin ini menjadi model energi terbarukan yang berbasis limbah,” jelas Andi Harun.
Respons terhadap Kritik dan Harapan Dukungan
Meski upaya sedang berjalan, komentar tajam tetap datang dari Pemprov Kaltim.
Salah satu pejabat menyebut Samarinda sebagai kota dengan pengelolaan sampah terburuk. Pernyataan itu ditanggapi Wali Kota dengan nada kecewa.
“Saya tidak tahu dia itu ahli apa, bicara soal teknis tanpa tahu proses yang sudah kami jalankan. Kritik boleh, tapi berikan juga dukungan. Samarinda bukan kota yang diam,” kata Andi Harun pada Jumat, 5 Juli 2025.
DPRD dan Masyarakat Dukung Arah Perubahan
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya, mendukung langkah Pemkot dan mendorong pelibatan publik lebih luas.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah sampah hanya dengan peraturan. Kesadaran publik sangat penting,” ujarnya.
Di lapangan, Pemkot mulai menggulirkan program-program berbasis komunitas. Salah satunya edukasi dan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga di RT 22 Kelurahan Bandara.
“Kami tidak bisa hanya menyuruh tanpa memberi alat. Maka edukasi kami kombinasikan dengan pemberian sarana. Ini bukan kampanye satu hari, tapi gerakan jangka panjang,” tutur Andi Harun.
Menuju Kota yang Lebih Bersih dan Berkelanjutan
Meski tantangan masih membentang, transformasi pengelolaan sampah di Samarinda menunjukkan arah yang menjanjikan.
Dengan sistem baru, keterlibatan masyarakat, dan komitmen politik yang kuat, kota ini berpeluang mengubah citra buruknya.
“Kami tidak ingin dikenal lagi sebagai kota terburuk. Kami sedang membuktikan dengan kerja keras, kami bisa jadi contoh,” tutup Andi Harun.
