SuaraKaltim.id - Ketimpangan dalam kebijakan pemangkasan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memicu reaksi keras dari Pusat Hubungan Masyarakat (PHM).
Organisasi ini menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, menyusul keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan 72 tenaga kerja dengan masa bakti kurang dari dua tahun di dinas tersebut.
Ketua PHM Bontang, Udin Mulyono, menilai kebijakan itu mencederai rasa keadilan.
Ia menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya diperlakukan sama dalam pemangkasan tenaga kontrak dengan masa kerja di bawah dua tahun.
Baca Juga:Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T
Hal itu disampaikan Udin, setelah rapat di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa, 15 Juli 2025.
"Yang kami sesalkan, kok masih dipakai di Damkar, termasuk kebencanaan dan lain-lain. Ini masyarakat keberatan, termasuk kami (PHM) keberatan," kata Udin, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 16 Juli 2025.
Udin mengklaim PHM bergerak sebagai representasi tenaga kerja daerah (TKD) yang diberhentikan kontraknya oleh Pemkot Bontang.
Ia memperingatkan, jika keadilan tidak ditegakkan secara merata, maka aksi lapangan akan menjadi pilihan.
"Kalau ini tetap dilakukan (tetap mempekerjakan 72 pegawai di Damkar), kami akan melakukan tindakan. Salah satunya kami akan demo di Damkar," ujarnya.
Baca Juga:Sumardi Soroti Program Bontang Terang Terus: Banyak Wilayah Masih Gelap
PHM memberi tenggat waktu sepekan sejak rapat bersama dewan untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Aksi protes direncanakan menyasar kantor Damkar yang dinilai paling mencolok dalam mempertahankan TKD masa kerja pendek.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, menjelaskan bahwa tidak semua OPD memiliki urgensi yang sama.
Khusus Damkar, lanjutnya, masuk dalam enam sektor prioritas yang tetap membutuhkan SDM lengkap demi keselamatan publik.
“Kalau personel Damkar dikurangi, dikhawatirkan mengganggu keselamatan warga. Misalkan ketika terjadi kebakaran, penanganan terancam tak maksimal,” ujar Aji.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan jalan keluar lewat skema Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang sedang dalam proses harmonisasi aturan.
"Sekarang kan berproses, masih dalam proses harmonisasi. Nanti itu ada urutan-urutannya. Misalnya teman-teman harus punya nomor induk berusaha (NIB) perorangan," jelasnya.
Setelah regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) tersebut resmi berlaku, mekanisme rekrutmen akan melalui sistem e-katalog.
Namun PHM menolak skema transisi yang membolehkan Damkar tetap memakai 72 orang tersebut selama menunggu Perwali selesai.
PHM bersikukuh, ke-72 pegawai itu pun harus nonaktif sementara, sama seperti TKD lainnya.
Menanggapi hal ini, Aji menyatakan bahwa keputusan akhir berada di tangan wali kota. Ia memilih tidak berkomentar lebih lanjut mengenai ancaman aksi demo yang dilontarkan PHM.
"Kita lihat saja nanti," tutur Aji.
Demi Gizi Anak Sekolah, DPRD Bontang Minta Mitra MBG Tak Asal Masak
Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara, menaruh perhatian serius pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diluncurkan serentak di Bontang, Senin, 14 Juli 2025.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya dinilai dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari kualitas makanan yang disajikan.
Ia menegaskan bahwa mitra pelaksana MBG harus menjadikan mutu dan higienitas makanan sebagai prioritas utama.
Bukan sekadar memberikan makanan, tetapi memastikan yang dikonsumsi benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi anak-anak sekolah.
"Bahan memasaknya tidak boleh asal-asalan itu. Harus fresh," ujar Sitti Yara saat ditemui usai rapat di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menekankan pentingnya pemilihan bahan baku berkualitas sebagai fondasi utama penyediaan makanan sehat.
Menurutnya, produk hewani seperti ikan, ayam, dan daging sapi mesti digunakan dalam keadaan segar, bukan stok lama.
"Produk-produk seperti daging, apalagi ikan-ikan seperti tongkol, tuna, dan sejenisnya tidak bisa bertahan lama. Harus fresh ketika dikonsumsi. Makanya mitra MBG harus bisa pastikan soal mutu bahkan sejak persiapan bahan baku memasak," jelasnya.
Sitti mengingatkan, bahan makanan yang tidak segar sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri.
Selain menurunkan kandungan gizi, kondisi ini juga dapat menimbulkan risiko keracunan makanan yang tentu membahayakan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat.
Tak kalah penting, lanjutnya, aspek higienitas makanan juga harus dijaga secara menyeluruh.
Ia mengingatkan agar setiap proses, mulai dari pencucian bahan, pengolahan, penyajian, hingga konsumsi, benar-benar bersih dan aman.
"Kayak sayur itu, kan, harus dicuci bersih. Jangan sampai ada ulatnya," ujarnya, mencontohkan.
Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang kini mulai dijalankan di Kota Bontang.
Pada hari perdana peluncurannya, sebanyak 1.612 siswa dari lima sekolah telah menerima manfaat dari program tersebut.
Namun demikian, distribusi MBG masih terbatas karena baru dua dapur umum yang siap melayani.
Idealnya, dibutuhkan 16 dapur agar jangkauan program ini bisa merata.
Selain itu, belum semua sekolah beroperasi penuh pada hari pertama peluncuran.
