SuaraKaltim.id - Dugaan penyimpangan dalam proyek pematangan lahan di Jalan Niaga, RT 19, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, kembali mencuat.
Aktivitas yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan, Rain Realty, memantik kekhawatiran warga setelah ditemukan tumpukan batu bara di lokasi yang seharusnya hanya digunakan untuk pengurukan.
Lurah Handil Bakti, Mukti Fajar, mengungkapkan bahwa dirinya bersama jajaran telah meninjau langsung lokasi tersebut.
Ia menyebut, pengembang berdalih bahwa keberadaan batu bara hanya kebetulan ditemukan saat proses pengerukan.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Dorong Hilirisasi Batu Bara Demi Ekonomi Berkelanjutan
Hal itu disampaikan Mukti, Senin, 14 Juli 2025.
“Klaim mereka, batu bara yang muncul itu hanya kebetulan saat menggali tanah. Tapi kenyataannya, batu baranya masih menumpuk di lokasi saat saya lihat pada Minggu kemarin,” jelas Mukti, disadur dari kaltimtoday.co--Jaeingan Suara.com, Rabu, 16 Juli 2025.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa material batu bara tersebut diangkut keluar dari lokasi.
Namun, Mukti menyatakan telah meneruskan temuan itu kepada camat dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.
“Saya sudah laporkan ke Camat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti. Tapi izin mereka hanya untuk uruk tanah, bukan kegiatan yang mengarah ke aktivitas penambangan,” tegasnya.
Baca Juga:Proyek IKN Kembali Jalan, Penerimaan Pajak Daerah Penajam Ikut Terdongkrak
Respons tegas juga datang dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Ia mengkritik keras lambannya reaksi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap dugaan aktivitas tambang terselubung di kawasan tersebut.
“Tidak ada seujung kuku pun kewenangan kita soal tambang. Kalau sampai turun, berarti saya melanggar kewenangan. Tapi Pemprov punya dasar hukum, Perda Reklamasi Pasca Tambang Nomor 3 Tahun 2023, punya perangkat dan SDM untuk itu. Kalau mereka cuma ‘duduk di meja’, tindakan apa yang sudah dilakukan?” sindir Andi Harun.
Andi juga menyinggung sejumlah pihak yang gencar mengkritik urusan lingkungan di tingkat kota, namun cenderung diam terhadap pelanggaran yang jelas-jelas menjadi domain provinsi.
“Daripada sibuk mengomentari DLH Kota atau TPA yang bukan kewenangannya, lebih baik mereka bertindak atas dugaan aktivitas tambang bermasalah yang jelas masuk ranah provinsi,” tambahnya.
Ia mendorong Dinas ESDM Kaltim melalui Inspektur Tambang agar segera turun ke lapangan bersama Gakkum Kementerian ESDM, melakukan pemeriksaan, dan jika perlu, menindak tegas sesuai ketentuan.
“Hukumnya ada, organisasinya ada, aparat penegak hukum lingkungannya juga sudah ada. Tinggal mereka koordinasi dengan Kementerian ESDM Pusat. Selesai masalah,” tuturnya.
DPRD Samarinda Warning Proyek Terowongan: Jangan Ulangi Kesalahan Teknis
Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti urgensi akuntabilitas dan kejelasan teknis dalam penggunaan anggaran penanganan longsor di proyek strategis Terowongan Alimuddin.
Rencana penambahan dana sebesar Rp 39 miliar dalam APBD Perubahan 2025 dinilai harus disertai dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penggunaan anggaran besar semacam ini tidak boleh sembarangan.
Penegasan ini ia sampaikan usai melakukan peninjauan langsung ke area inlet terowongan yang sempat mengalami longsor beberapa waktu lalu.
“Kami ingin bahwa penggunaan anggaran ini betul-betul optimal. Apalagi Bu Desy Damayanti (Kepala PUPR Samarinda) juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa anggaran pemerintah kota di sini sangat besar sekali dalam terowongan ini,” kata Deni, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 15 Juli 2025.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa pihaknya sudah mendengar wacana pengajuan tambahan anggaran Rp 39 miliar dalam APBD-P—dan total bisa mencapai Rp 41 miliar jika ditambah biaya manajemen konstruksi.
“Nah ini pun kita ingin anggaran ini betul-betul sesuai,” tegasnya.
DPRD juga mendesak agar kontraktor pelaksana proyek menyampaikan penjelasan teknis secara terbuka dalam forum resmi.
Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak hanya jangka pendek, tetapi juga mampu mencegah potensi bencana serupa ke depan.
“Kami ingin betul-betul kontraktor ini datang kepada kita, mungkin minggu depan kita ingin penjelasan yang detail. Kita ingin perencanaan itu betul-betul matang,” ujar Deni.
Dalam tinjauan lapangan, pihak dewan menemukan adanya potensi kelalaian dari pihak kontraktor.
Perencanaan awal dinilai belum maksimal dalam mengidentifikasi area rentan longsor.
“Tadi dijelaskan kepada kami memang ada sedikit yang menurut kami itu kealpaan dari pihak kontraktor. Makanya kami di sini tidak menyalahkan pemerintah kota, tapi kita ingin mengoreksi terhadap kontraktor pelaksana,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa faktor kandungan air dan endapan tanah di sekitar struktur yang rawan longsor seharusnya sudah bisa dipetakan sejak awal.
“Mereka tidak mendeteksi adanya kandungan air ataupun endapan-endapan yang itu menyebabkan potensi longsor. Itu yang tadi kita garis bawahi," lanjut Deni.
Komisi III juga menegaskan bahwa pengawasan mereka tidak akan berhenti hanya pada aspek teknis.
Mereka ingin memastikan akar masalah benar-benar dipahami dan diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
