SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengakselerasi transformasi ekonomi, menjauh dari ketergantungan pada batu bara sebagai sumber daya tak terbarukan, menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi.
Langkah ini diwujudkan melalui pendorongan hilirisasi dan industrialisasi sektor tambang sebagai bagian dari strategi besar transisi energi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Mardiyatno di Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.
"Kami mengarahkan kegiatan ekonomi sektor pertambangan untuk mulai hilirisasi dan industrialisasi," ujar Arief, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:Reformasi BUMD Kaltim Berlanjut, Rekrutmen Direksi Kini Diperluas
Menurutnya, hilirisasi ini mencakup inisiatif seperti pengembangan teknologi gasifikasi batu bara serta integrasi lintas sektor industri yang dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas manfaat ekonomi di daerah tambang.
Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan tambang dalam mendukung pembangunan daerah pascatambang.
Reklamasi yang optimal, pengelolaan lahan bekas tambang yang fungsional, serta program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi hal krusial yang harus dijalankan secara konsisten.
"Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon," tegasnya.
Kaltim sendiri telah memantapkan langkah sebagai provinsi yang modern, hijau, dan inklusif.
Baca Juga:DPD Golkar Kaltim Tunggu Penantang, Baru Rudy Masud Ajukan Pencalonan
Karena itu, praktik tambang ke depan diharapkan mengedepankan prinsip good mining governance yang transparan, partisipatif, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.
Arief juga mendorong peran aktif pelaku usaha dan asosiasi tambang, seperti APBI-ICMA, dalam menciptakan lingkungan industri yang sehat dan berwawasan hijau.
"Untuk itu, kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan asosiasi seperti APBI dapat terus diperkuat, termasuk dalam harmonisasi regulasi, penegakan aturan, percepatan perizinan berintegritas, serta pembinaan teknis dan pemanfaatan teknologi lingkungan yang mutakhir," ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar APBI-ICMA dapat menjadi wadah kolaborasi strategis yang tidak hanya memperkuat industri tambang nasional, tetapi juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Kaltim Jadi Pusat Konsolidasi Nasional Gerakan PKK Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali unjuk diri sebagai tuan rumah ajang nasional. Kali ini, ribuan kader dari seluruh Indonesia berkumpul di Samarinda dalam momentum Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK 2025, yang digelar pada Selasa, 8 Juli 2025, di Plenary Hall, Convention Center Samarinda.
