SuaraKaltim.id - Ketegangan antara pengemudi ojek online dan aplikator kian memuncak.
Setelah batas waktu 1x24 jam yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menghapus program promo hemat tak diindahkan, para driver kembali menagih komitmen pemerintah daerah.
Padahal, dalam rapat resmi yang mempertemukan perwakilan Pemprov, DPRD, aplikator, dan mitra driver, telah disepakati bahwa program hemat yang dinilai merugikan pengemudi harus segera dihentikan.
Hal itu diungkapkan Ketua Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos), Ivan Jaya, Selasa, 8 Juli 2025 kemarin.
Baca Juga:Kaltim Catat Lonjakan Transaksi Digital, QRIS Naik 156 Persen
"Hasil keputusan dalam rapat tersebut adalah memberikan waktu 1x24 jam kepada seluruh aplikator untuk menghapus semua program hemat yang masih berjalan di aplikasi Gojek dan Grab. Program hemat yang dimaksud, antara lain slot, goceng, double order. Namun, sampai hari ini belum dihapus juga," ucapnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 9 Juli 2025.
Ivan menilai sikap aplikator terkesan mengabaikan bahkan menantang pemerintah daerah.
Oleh karena itu, ia mendesak agar Pemprov tidak ragu menjatuhkan sanksi sebagaimana yang telah dibicarakan dalam forum resmi.
"Konsekuensinya jelas, mereka tidak mematuhi keputusan kemarin, maka tindakan tegasnya penutupan kantor aplikator. Para aplikator ini justru seperti menantang Pemprov," tegasnya.
Pihak Dinas Perhubungan Kaltim disebut sedang berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menyiapkan skema penindakan. Opsi penutupan kantor layanan aplikator masuk dalam pembahasan.
Baca Juga:Tenaga Surya Jadi Tulang Punggung Energi Bersih di Kaltim
"Kami masih menunggu konfirmasi dan surat perintahnya. Kalau nanti sudah ada instruksi resmi, akan kami informasikan lebih lanjut. Kami juga minta konfirmasi dari pihak Dishub terkait langkah-langkah apa yang akan diambil terhadap kedua aplikasi ini," sambung Ivan.
Meski belum ada keputusan final, para driver berharap langkah nyata segera diambil.
Bagi mereka, terlalu lama membiarkan aplikasi tak patuh hanya akan memperpanjang penderitaan para mitra di lapangan.
"Kami tunggu ketegasan dari pemerintah provinsi secepatnya mengenai sanksi yang akan diberikan," tuturnya.
Cek Kesehatan Gratis Dinkes Kaltim Diserbu Warga, Kukar Paling Antusias
Dalam rentang waktu satu bulan terakhir, sebanyak 49.110 warga Kalimantan Timur (Kaltim) memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disediakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim.
