SuaraKaltim.id - Minta judul-judul menarik untuk artikel: Transformasi digital dalam sistem keuangan Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terlihat nyata.
Tren pembayaran non tunai di provinsi ini mengalami pertumbuhan signifikan, mencerminkan meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi keuangan digital.
Sepanjang Mei 2025, nilai transaksi non tunai di Kaltim tercatat mencapai Rp 16,52 triliun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim.
Hal itu disampaikan Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, saat di Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.
Baca Juga:Kaltim Siapkan Perusda Ojol, Lawan Ketimpangan Tarif Aplikator Nasional
“Besaran transaksi non tunai yang mencapai Rp16,52 triliun ini yang terbanyak dari transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang mencapai Rp14 triliun,” jelas Bufi, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Menurut Budi, dominasi APMK disusul oleh transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mencapai Rp 1,84 triliun, dan uang elektronik (UE) dengan nilai Rp681 miliar.
Menariknya, kenaikan signifikan tercatat pada transaksi QRIS yang tumbuh 156 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka ini sekaligus menyumbang 54 persen dari total transaksi QRIS di seluruh Kalimantan.
“Jumlah pengguna QRIS di Kaltim sudah mencapai 813 ribu orang dengan kontribusi 29 persen se-Kalimantan. Kemudian sebanyak 685 ribu merchant QRIS atau naik 33 persen ketimbang Mei 2024, dengan andil 35 persen se-Kalimantan,” ujar Budi.
Baca Juga:Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T
Sementara itu, transaksi menggunakan APMK tumbuh 32 persen year-on-year dan menyumbang 31 persen terhadap total transaksi kartu se-Kalimantan.
Adapun transaksi uang elektronik turut mencatatkan kenaikan sebesar 3 persen, dengan kontribusi 25 persen dari wilayah Kalimantan.
Lonjakan ini tidak lepas dari intensifnya kampanye digitalisasi oleh BI Kaltim ke berbagai segmen masyarakat, mulai dari komunitas, pelajar, hingga pelaku UMKM dan instansi pemerintah.
“Pemanfaatan kanal non tunai di Kaltim terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan perilaku masyarakat terus mengikuti tren pembayaran digital. Terlebih Kaltim memiliki potensi terjadi peningkatan digitalisasi, ditunjukkan dengan indeks kompetitif digital berada di urutan 9 secara nasional,” jelas Budi.
Seiring dengan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan inklusi keuangan dan digitalisasi transaksi ini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi yang tangguh dan modern di masa depan.
Otorita IKN Perketat Pengawasan Proyek, Kualitas dan Estetika Jadi Fokus
