SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus berupaya memperluas akses energi bersih bagi warganya lewat program jaringan gas (jargas) rumah tangga.
Meski telah mendapat bantuan sambungan dari pemerintah pusat sejak 2018, pemerataan jargas dinilai masih jauh dari ideal.
Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah PPU, Sodikin, Senin, 28 Juli 2025.
"Masih banyak masyarakat yang belum dapatkan sambungan gas rumah tangga," ujar Sodikin, disadur dari ANTARA, Selasa, 29 Juli 2025.
Baca Juga:IKN Dirancang Aman dan Canggih, Polri Siapkan Polres Berbasis Teknologi
Sejauh ini, sambungan gas yang telah dipasang berjumlah 4.260 unit pada 2018 dan bertambah 5.026 sambungan pada 2020 untuk wilayah yang sebagian daerahnya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Namun, distribusi fasilitas tersebut baru menyasar tiga desa dan sembilan kelurahan di Kecamatan Penajam dan Waru.
Padahal, potensi cadangan gas di wilayah yang dikenal sebagai Benuo Taka itu cukup besar untuk melayani lebih banyak rumah tangga.
Sodikin mengungkapkan, "Warga yang belum mendapatkan jaringan gas rumah tangga menginginkan segera diakomodir agar dapat menikmati sambungan aliran gas rumah tangga."
Menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab PPU telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk penambahan 36.000 sambungan jargas yang ditargetkan bisa mulai terealisasi pada 2025.
Baca Juga:Tol Akses IKN Dikebut, Pengadaan Lahan Jadi Fokus Evaluasi BPN Kaltim
Pemasangan lanjutan itu bakal difokuskan pada tiga kecamatan, yakni Penajam, Waru, dan Babulu. Hingga kini, sebagian besar sambungan aktif masih terkonsentrasi di Kecamatan Penajam.
PPU Rancang RPJMD 20252029 untuk Kawal Pembangunan IKN dari Hulu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mulai merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menempatkan diri sebagai mitra kunci dalam mendukung tumbuhnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan kesiapan daerah yang menjadi wilayah penyangga utama IKN tersebut, terutama karena sebagian kawasan ibu kota baru Indonesia berada di Kecamatan Sepaku, wilayah administratif PPU.
Hal itu disampaikan Mudyat di sela agenda penyusunan RPJMD, Senin, 28 Juli 2025.
"Pemerintah kabupaten siap sambut IKN sebagai daerah asal dan terdekat IKN," ujar Mudyat disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
