SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya menjaga keadilan akses pendidikan tinggi seiring dengan bergulirnya program pendidikan gratis atau Gratispol.
Dalam hal ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengimbau seluruh perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah agar tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.
Hal itu disampaikan Seno Aji ketika di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 29 Juli 2025.
"Kami minta kepada pihak perguruan tinggi agar tidak menaikkan UKT mahasiswanya di tengah bantuan program gratispol ini," ujar Seno Aji disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Baca Juga:Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T
Imbauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov untuk memastikan manfaat program Gratispol benar-benar dirasakan mahasiswa penerima bantuan.
Sejauh ini, program yang digagas oleh Seno Aji bersama Ketua DPR RI Dapil Kaltim, Rudy Mas’ud, telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan 53 kampus negeri maupun swasta di Kalimantan Timur.
“Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan dunia pendidikan. Dampaknya terasa, khususnya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata,” bebernya.
Beberapa kampus yang telah terlibat dalam MoU antara lain Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Negeri Samarinda, Poltekes Kemenkes Kaltim, hingga Universitas Balikpapan dan Universitas Kutai Kartanegara.
Seno Aji menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk Gratispol tahun ini telah terserap sepenuhnya.
Baca Juga:Satu Klik untuk Semua! Kaltim Hadirkan Platform SAKTI Multi-Layanan
Pemerintah daerah pun berencana mengusulkan penyesuaian melalui APBD Perubahan 2025 atau mengalokasikannya khusus dalam APBD Murni 2026.
"Kami optimis program gratispol ini bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang telah diterima oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta," tuturnya.
BTS Jadi Solusi Transportasi Murah dan Tertib di Kaltim
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mendorong transformasi besar di sektor transportasi publik melalui skema Buy The Service (BTS), sebuah pendekatan di mana pemerintah membeli langsung layanan transportasi dari operator swasta.
Tujuannya, menghadirkan angkutan massal yang murah, efisien, dan terjamin mutunya bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi solusi atas belum tertatanya sistem transportasi umum di Kaltim, yang selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi dan angkutan tidak resmi.
