SuaraKaltim.id - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi ujian serius dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat mulai kesulitan menemukan beras di pasar tradisional maupun jaringan ritel modern.
Kelangkaan ini dirasakan di sejumlah kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, hingga Kutai Kartanegara (Kukar).
Sejumlah pedagang mengaku tidak lagi menerima pasokan rutin dari distributor.
Baca Juga:Gratispol Kaltim Belum Rampung, Unmul Minta Mahasiswa Sabar
“Saya sudah keliling beberapa pasar, dan keluhannya sama, mereka tidak lagi dapat kiriman dari distributor,” ungkap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa 19 Agustus 2025.
Situasi serupa juga terlihat di rak-rak minimarket besar seperti Indomaret dan Alfamart.
“Biasanya sehari bisa 3 hingga 5 kali distribusi, sekarang sangat berkurang,” tambah Rudy.
Distribusi Tertahan: Produksi dan HET Jadi Kendala
Erwin, distributor beras merek Sedap Wangi, mengungkapkan pasokan yang biasanya mencapai 400 ton per minggu kini merosot menjadi 100 ton.
Baca Juga:Ribuan Paket Pangan Dibagikan, PAN Kaltim Rayakan HUT ke-27 dengan Aksi Nyata
Ia menilai waktu pengiriman dari Jawa yang mencapai 5–7 hari serta ketidakpastian terkait perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) membuat mereka berhati-hati.
“Kalau kami kirim dalam jumlah besar, lalu tiba-tiba HET turun, bisa rugi besar. Ini membuat kami harus lebih hati-hati,” ujarnya.
Distributor lain, Felix dari beras merek Kura-Kura, menyebut stok gudangnya masih sekitar 250–300 ton.
Namun, hasil inspeksi Satgas Pangan menemukan kualitas beras tidak sesuai standar premium.
“Sekarang kami sedang koordinasi dengan pabrik untuk pastikan kualitas sesuai ketentuan,” jelas Felix.
Sementara itu, Yandy (Tiga Mangga) dan Edho (Bondy) mengaku terkendala produksi.
“Pabrik di Jawa sedang stop produksi karena bahan baku mahal. Itu yang jadi kendala kami,” kata Yandy.
Kaltim Masih Bergantung pada Pasokan Luar
Rudy menegaskan kondisi ini menjadi cermin bahwa Kaltim masih sangat bergantung pada suplai dari luar daerah.
“Kita ini masih sangat tergantung dari luar. Kalau distribusinya terganggu, Kaltim langsung terdampak,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah meminta distributor agar memprioritaskan pasar tradisional dan warung kecil yang menjadi tempat utama masyarakat membeli beras.
“Pasar tradisional harus jadi prioritas. Karena masyarakat kita beli 2 kilo, 3 kilo. Bukan langsung 10 kilo seperti di minimarket,” tegas Rudy.
Langkah Cepat Pemerintah
Untuk meredam gejolak, Pemprov Kaltim menggandeng Bulog, Satgas Pangan, TNI-Polri, hingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Bulog ditugaskan mengisi kekosongan stok, sementara Satgas Pangan melakukan pengawasan di lapangan.
“Kami sudah minta Bulog untuk masuk mengisi kekosongan. Koordinasi dengan TPID dan Satgas Pangan juga terus berjalan,” jelas Rudy.
Ia pun menekankan agar distributor tidak khawatir dengan regulasi selama memenuhi ketentuan.
“Selama sesuai ketentuan, tidak perlu takut. Pastikan saja kualitasnya premium kalau memang dijual sebagai beras premium,” pungkasnya.
