“Pabrik di Jawa sedang stop produksi karena bahan baku mahal. Itu yang jadi kendala kami,” kata Yandy.
Kaltim Masih Bergantung pada Pasokan Luar
Rudy menegaskan kondisi ini menjadi cermin bahwa Kaltim masih sangat bergantung pada suplai dari luar daerah.
“Kita ini masih sangat tergantung dari luar. Kalau distribusinya terganggu, Kaltim langsung terdampak,” ujarnya.
Baca Juga:Gratispol Kaltim Belum Rampung, Unmul Minta Mahasiswa Sabar
Karena itu, pemerintah meminta distributor agar memprioritaskan pasar tradisional dan warung kecil yang menjadi tempat utama masyarakat membeli beras.
“Pasar tradisional harus jadi prioritas. Karena masyarakat kita beli 2 kilo, 3 kilo. Bukan langsung 10 kilo seperti di minimarket,” tegas Rudy.
Langkah Cepat Pemerintah
Untuk meredam gejolak, Pemprov Kaltim menggandeng Bulog, Satgas Pangan, TNI-Polri, hingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Bulog ditugaskan mengisi kekosongan stok, sementara Satgas Pangan melakukan pengawasan di lapangan.
Baca Juga:Ribuan Paket Pangan Dibagikan, PAN Kaltim Rayakan HUT ke-27 dengan Aksi Nyata
“Kami sudah minta Bulog untuk masuk mengisi kekosongan. Koordinasi dengan TPID dan Satgas Pangan juga terus berjalan,” jelas Rudy.
Ia pun menekankan agar distributor tidak khawatir dengan regulasi selama memenuhi ketentuan.
“Selama sesuai ketentuan, tidak perlu takut. Pastikan saja kualitasnya premium kalau memang dijual sebagai beras premium,” pungkasnya.
