SuaraKaltim.id - Beredarnya sebuah grafis di media sosial mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPRD Berau periode 2024–2029 sempat memicu pertanyaan publik.
Dalam grafis itu disebutkan ada enam legislator yang belum menyerahkan laporan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, hasil pengecekan di portal resmi e-lhkpn.go.id menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, sebanyak 24 anggota DPRD Berau sudah diverifikasi dan laporan kekayaannya telah diterbitkan.
Enam nama yang disebut belum terbit di antaranya Srie Yulianawati (PPP), Arman Nofriansyah (PKB), Fasra Wisono (Demokrat), Agus Uriansyah (Perindo), Thamrin (PKS), serta Frans Lewi (Hanura).
Baca Juga:Bom Ikan di Biduk-Biduk Kembali Gegerkan Berau: Siapa Bisa Bertindak?
Anggota Komisi II DPRD Berau, Fasra Wisono, membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa data yang beredar tidak benar karena seluruh dokumen telah dilaporkan melalui Sekretariat DPRD.
"Saya kaget ketika lihat grafis yang beredar jika di antara kami belum melapor termasuk saya, tentu yang demikian keliru," katanya, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 2 September 2025.
Fasra menambahkan bahwa dirinya selalu mematuhi kewajiban administrasi negara, termasuk menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen untuk dilaporkan ke KPK.
Bahkan, data terakhir dari unit pengelola LHKPN Kaltim per 12 Agustus 2025 memastikan semua anggota DPRD Berau sudah menyampaikan laporan LHKPN tahun 2024.
"Seluruh LHKPN 2024 telah kami laporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, informasi yang menyebutkan ketidakpatuhan tidaklah benar," tegasnya.
Baca Juga:200 Merek Beras Disorot Pusat, Berau Ikut Periksa Kualitas Premium
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
"Di kondisi yang serba sensitif seperti sekarang, kita harap masyarakat jangan pula terprovokasi, mari kita yang jaga Berau tempat tinggal kita ini tetap aman dan damai," pungkasnya.
