SuaraKaltim.id - Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmen untuk memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cendana ke kawasan Jalan Ampera, Palaran.
Rencana ini muncul karena lokasi depo yang saat ini berdiri di tengah permukiman padat dinilai tidak lagi aman bagi masyarakat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menekankan bahwa inisiatif relokasi ini merupakan arahan langsung dari kantor pusat.
"Proyek pemindahan itu kan proyeknya pusat ya, saya kebetulan belum update. Tetapi yang pasti upaya ke arah pemindahan itu akan dilakukan,” ungkap Edi, disadur dari KaltimToday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 15 September 2025.
Baca Juga:Cegah Sebelum Terbakar: Strategi Baru Tangani Karhutla di Kaltim
Depo Cendana sendiri telah beroperasi puluhan tahun. Pada masa awal berdirinya, kawasan sekitar masih jarang penduduk.
Namun, pertumbuhan kota yang pesat membuat depo kini dikelilingi ribuan rumah warga, sehingga meningkatkan potensi risiko.
“Keselamatan adalah pertimbangan utama. Depo (TBBM) Cendana sudah berada di tengah-tengah permukiman, sehingga wajar jika ada kekhawatiran masyarakat,” jelas Edi.
Meski sudah disetujui di level pusat, eksekusi relokasi belum bisa segera dilakukan.
Kendala utama terletak pada pengurusan lahan di Palaran yang masih membutuhkan proses panjang, termasuk verifikasi hukum hingga pertimbangan sosial-ekonomi warga sekitar.
Baca Juga:Sekolah Gratis untuk Desil 1 dan 2, Bontang Siapkan Lahan Hingga 8 Hektar
“Kemudian juga masalah tanahnya sendiri itu masih dalam pengurusan. Jadi mungkin kami perlu waktu sebelum pemindahan benar-benar dilakukan,” ujar Edi.
Pertamina memastikan, opsi memindahkan warga dari sekitar TBBM Cendana tidak pernah dipertimbangkan.
Menurut Edi, solusi itu justru berisiko menimbulkan persoalan sosial baru.
"Pemindahan depo adalah pilihan paling rasional. Tidak mungkin kita memindahkan ribuan warga yang sudah menetap, itu justru akan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Untuk saat ini, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan masih menunggu detail teknis dan timeline dari kantor pusat.
“Tapi sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah proyeknya pusat. Kami akan terus berkoordinasi dan meng-update apa yang sudah dilakukan pusat hingga saat ini,” pungkas Edi.
