SuaraKaltim.id - Pemerintah tengah membuka peluang untuk menambah kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi target awal 10 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, negosiasi lanjutan kini sedang berlangsung sebagai bagian dari rencana perpanjangan kontrak tambang perusahaan tersebut.
Hal itu disampaikan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
"Saya dipanggil Presiden untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi, tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu," ujar Bahlil disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:IKN Era Prabowo: Pembangunan 'Bergeser', Rp 48,8 Triliun di Tangan Basuki
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo meminta dirinya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport agar kesepakatan bisa segera dimatangkan.
Ia menegaskan, tambahan saham yang ditawarkan cukup menguntungkan karena valuasinya relatif rendah.
“Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” jelasnya.
Bahlil juga menekankan kepada Presiden bahwa kesempatan ini penting secara strategis guna memperkuat penguasaan negara atas sumber daya mineral nasional.
Rencana penambahan saham tersebut sejalan dengan langkah pemerintah memperpanjang izin tambang Freeport selama 20 tahun, hingga 2061.
Baca Juga:Prabowo Serahkan Penuh Proyek IKN ke Otorita, PU Hanya Selesaikan Sisa
Kontrak saat ini berakhir pada 2041, sementara produksi mineral perusahaan diprediksi mencapai puncaknya pada 2035 dengan seluruh operasional yang kini beralih ke tambang bawah tanah.
