Bukan Sekadar Bedah Rumah, RTLH di PPU Jadi Investasi Sosial untuk IKN

SuaraKaltim.id - Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kembali digulirkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun 2025.

Sebanyak 150 rumah warga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meningkatkan kualitas hunian bagi warga yang sebagian wilayahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (iKN) ini.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan, program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada dua warga penerima, Sahabudin dan Alimudin, di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Rabu, 17 September 2025.

Baca Juga:Lahan 5.298 Meter Persegi Jadi Sengketa, Masa Depan RSHD Samarinda Tak Jelas

“Setiap unit rumah mendapat bantuan senilai Rp 25 juta. Tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp 35 juta per unit,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 21 September 2025.

Selain dukungan dari Pemprov, Harum juga mengapresiasi peran legislator pusat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum, turut membawa program serupa untuk Kaltim dengan target 1.500 unit rumah.

Ia menekankan bahwa kolaborasi dalam pembangunan rumah layak huni sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pemerintah.

Dunia usaha, khususnya perusahaan tambang dan perkebunan, juga didorong ikut ambil bagian.

Baca Juga:Pemkab PPU Siapkan Lahan Sekolah Taruna Nusantara Penopang IKN

“Perusahaan tambang maupun perkebunan dapat berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR untuk bedah rumah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Harum menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih kokoh dalam rehabilitasi.

Ia menyarankan agar kayu tidak lagi menjadi pilihan utama.

“Kami menyarankan agar tidak menggunakan kayu, karena selain mahal juga langka dan tidak tahan lama. Bahan beton atau semen jauh lebih kuat dan awet,” ungkapnya, didampingi Bupati PPU Mudiyat Noor.