- IKN Mantap Jadi Ibu Kota Politik 2028, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Segera Dibangun
- Dukungan Petani dan Nelayan Jadi Energi Baru untuk IKN
- Pemkab PPU Dorong Sekolah Ramah Anak, Perkuat SDM di Daerah Penyangga IKN
SuaraKaltim.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar sesuai target sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 23 September 2025.
"Kami tinjau langsung progres atau kemajuan pembangunan IKN," ujar Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (ABID Ekontim) Kemenkeu, Tri Budhianto, disadur dari ANTARA, Rabu, 24 September 2025.
Ia menambahkan, kunjungan ini sekaligus untuk mengawal kesiapan rencana pembangunan yang sedang berjalan.
Baca Juga:Dari Pasar Sepaku hingga Jalan Baru, Sinergi IKN dan PPU Makin Nyata
"Sekaligus memastikan kesiapan rencana pembangunan IKN menuju ibu kota politik pada 2028," tambahnya.
Dalam tinjauan tersebut, rombongan Kemenkeu mendatangi sejumlah lokasi strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, proyek peningkatan jalan paket A KIPP 1B, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kemenko 3, Taman Kusuma Bangsa, serta rumah susun ASN 1.
Tri menegaskan bahwa pemantauan langsung di lapangan menjadi langkah penting memastikan seluruh proyek IKN berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN, Almi Mardhani, menyampaikan progres pembangunan gedung legislatif dan yudikatif saat ini sedang masuk tahap lelang.
"Kontrak kerja dilakukan akhir Oktober 2025, diharapkan berjalan 840 hari atau sekitar 27-28 bulan, sehingga dapat selesai Desember 2027,” ungkapnya.
Baca Juga:Aria Bima: Frasa Ibu Kota Politik di IKN Cerminkan Visi Prabowo
