-
Pemangkasan DBH Kaltim berkurang – Rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur yang semula mencapai 70 persen kini berpotensi hanya sekitar 30 persen.
-
Diplomasi fiskal berhasil – Hasil ini merupakan buah dari komunikasi intensif Pemprov Kaltim dengan Kementerian Keuangan yang mulai menunjukkan komitmen untuk meninjau kembali alokasi DBH bagi daerah penghasil.
-
Komitmen keadilan fiskal – Pemprov Kaltim menegaskan akan terus mengawal proses finalisasi DBH agar pembagian dana dilakukan secara adil dan proporsional demi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menuai hasil dari langkah diplomasi fiskal yang selama ini dilakukan terhadap pemerintah pusat.
Setelah sempat direncanakan mengalami pemangkasan hingga 70 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim kini berpotensi hanya dipotong sekitar 30 persen.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa komunikasi intensif antara daerah dan Kementerian Keuangan mulai membuahkan hasil positif.
Pemerintah pusat disebut menunjukkan komitmen untuk meninjau kembali alokasi DBH bagi Kaltim.
Baca Juga:Tak Semua Bisa Terlibat, Kaltim Seleksi Koperasi Layak Masuk Rantai Pasok MBG
Hal itu disampaikan Seno saat ditemui, Sabtu, 11 Oktober 2025.
“Insyaallah, kita bisa mendapatkan lebih dari yang semula direncanakan. Pemangkasan awal 70 persen kemungkinan besar bisa ditekan menjadi hanya 30 persen,” ujar Seno dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah memfinalisasi rumusan baru terkait besaran DBH yang akan dimasukkan dalam rancangan APBN mendatang.
Pemprov Kaltim, kata Seno, terus mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi terbuka agar kebijakan fiskal pusat lebih mempertimbangkan kontribusi besar daerah penghasil sumber daya alam.
Menurutnya, ruang komunikasi yang terbuka antara pusat dan daerah menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan Kaltim, terutama karena sebagian besar pembiayaan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Baca Juga:Dinsos Kaltim Pertimbangkan Bukit Biru dan Muara Jawa untuk Lokasi Sekolah Rakyat
Pemangkasan DBH yang terlalu besar sebelumnya dikhawatirkan dapat menekan kemampuan daerah dalam membiayai sektor vital seperti pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, Pemprov Kaltim berkomitmen terus mengawal pembahasan hingga tahap akhir agar keputusan yang diambil pusat mencerminkan keadilan fiskal dan proporsionalitas bagi daerah penghasil.
“Pemerintah daerah akan terus memantau proses ini dan siap mengirim tim teknis untuk memastikan perhitungan DBH dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” tegasnya.
