-
Pemprov Kaltim memetakan koperasi potensial untuk dilibatkan dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan seleksi ketat berdasarkan kapasitas dan relevansi usaha.
-
Koperasi pertanian dan peternakan menjadi prioritas utama sebagai pemasok bahan pangan ke Satuan Pangan Bergizi Gratis (SPBG), seiring penguatan SDM dan manajemen koperasi hingga akhir 2025.
-
Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake siap bermitra dengan MBG, menyiapkan kerja sama penyediaan beras dan minyak goreng serta pengembangan produk beras kemasan lokal.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong koperasi lokal agar berperan aktif dalam mendukung rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, peluang tersebut tidak serta-merta terbuka bagi semua koperasi. Hanya koperasi yang benar-benar siap dan memiliki kapasitas memadai yang akan dilibatkan dalam program strategis ini.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan pihaknya kini tengah melakukan pemetaan terhadap koperasi potensial di berbagai daerah.
“Peluangnya ada, tapi kita tidak bisa pukul rata semua koperasi bisa langsung terlibat. Harus kita identifikasi dulu, koperasi mana yang benar-benar siap,” kata Heni, Kamis, 9 Oktober 2025, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.
Baca Juga:PPU Siapkan Dapur MBG Bebas Limbah untuk Dukung Konsep Green City IKN
Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan secara ketat dengan menilai aspek kelembagaan, kapasitas produksi, dan relevansi jenis usaha dengan kebutuhan program MBG — seperti beras, telur, ayam, serta bahan pokok lainnya.
Menurut Heni, koperasi yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan akan menjadi prioritas utama untuk diarahkan sebagai pemasok langsung ke dapur atau Satuan Pangan Bergizi Gratis (SPBG).
“Koperasi yang anggotanya petani dan peternak bisa diarahkan jadi penyuplai langsung ke SPBG. Tapi tetap harus sesuai kapasitas dan kebutuhan, agar kerja samanya berkelanjutan,” ujarnya.
Dinsos Kaltim kini fokus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan manajemen koperasi agar siap menjalankan kemitraan tersebut.
Target penguatan kelembagaan koperasi ditetapkan rampung pada akhir Desember 2025.
Baca Juga:Ironi Daerah Penghasil SDA, Kaltim Justru Alami Pemangkasan Dana Transfer
“Fokus kami saat ini membenahi pondasinya dulu SDM-nya, manajemennya. Program akan kami dorong setelah itu,” terang Heni.
Salah satu koperasi yang sudah menunjukkan kesiapan adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake.
Ketua KKMP, Adung Ks Utomo, menyampaikan bahwa pihaknya segera menandatangani kerja sama dengan program MBG untuk penyediaan beras dan minyak goreng.
“Insya Allah bulan ini kami tandatangan MoU dengan MBG untuk dua item dulu, beras dan minyak goreng,” ujarnya.
Selain itu, KKMP Lempake juga menjajaki kolaborasi dengan Brigade Pangan guna memperluas serapan hasil panen petani lokal.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Samarinda dan sekitarnya.
Ke depan, koperasi ini berambisi memasarkan produk beras kemasan dengan merek sendiri. Namun, Adung mengakui masih ada hambatan administratif terkait izin pengemasan.
“Harga di tingkat petani sekarang sekitar Rp 15 ribu per kilo. Kita masih hitung-hitungan untuk harga akhir dan biaya kemasan agar tetap masuk akal saat kerja sama resmi dijalankan,” pungkasnya.
