-
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengingatkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kesiapan daerah untuk menghindari masalah seperti yang terjadi di luar Kalimantan.
-
Ia menyoroti rencana perubahan skema MBG menjadi bantuan langsung dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan dampaknya agar tidak merugikan pelaku yang telah berinvestasi.
-
Baba menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan teknis di dapur MBG, termasuk menjaga kualitas penyajian makanan agar tetap layak konsumsi.
SuaraKaltim.id - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, mengingatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru.
Ia menilai, kesiapan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program nasional itu berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurutnya, sejumlah permasalahan yang muncul di tahap awal pelaksanaan MBG justru banyak ditemukan di luar Kalimantan.
Hal itu ia sampaikan saat ditemui Rabu, 8 Oktober 2025.
Baca Juga:Pastikan Makanan Aman, Dinkes Kaltim Kebut SLHS untuk Layanan MBG
“Sejauh ini temuan banyak di Jawa. Di Kaltim belum semua daerah menjalankan program MBG. Harapannya, jangan sampai permasalahan yang sama terjadi di sini,” ujar Baba disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 9 Oktober 2025.
Usai sempat absen dari kegiatan lapangan karena alasan kesehatan, Baba memastikan dirinya kembali aktif memantau pelaksanaan MBG di daerah.
“Saya tadi malam lihat agenda rapat hari ini, dan saya perkirakan banyak yang tidak hadir. Maka saya paksakan diri hadir, karena ini penting,” tuturnya.
Menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan mengubah skema MBG menjadi bantuan langsung, Baba berharap kebijakan tersebut dipertimbangkan secara matang.
Ia menilai, jangan sampai kebijakan baru justru merugikan pelaku MBG yang sudah lebih dulu berinvestasi dalam program tersebut.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Antisipasi Pemangkasan Dana Transfer 2026
“Kalau tiba-tiba ada perubahan sistem, kita khawatir pelaku MBG yang sudah berinvestasi justru dirugikan. Kasihan mereka. Karena itu, perlu penyesuaian dari pusat agar tidak disamaratakan. Daerah punya kondisi yang berbeda-beda,” tegasnya.
Baba menilai masih banyak pelaku MBG di daerah yang perlu pendampingan, terutama bagi wilayah yang baru menjalankan program ini.
Meski demikian, ia menilai beberapa daerah di Kutai Kartanegara (Kukar) sudah menunjukkan progres baik.
“Setahu saya, ada dua dapur MBG di Kukar yang berjalan cukup baik. Tapi memang perlu perhatian ekstra setiap hari, terutama dari pemilik dan pengawas MBG,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan detail terhadap aspek teknis penyajian makanan agar kualitas tetap terjaga.
“Misalnya nasi yang baru matang disimpan dalam kondisi tertutup rapat, itu bisa menimbulkan uap dan mempercepat basi. Hal-hal teknis seperti ini harus benar-benar diperhatikan agar kualitas makanan tetap terjaga,” pungkasnya.
