TKD Terpangkas Rp 14,6 Triliun, Pemprov dan DPRD Kaltim Kompak Jaga Proyek Prioritas

Baca 10 detik

Pemprov Kaltim menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp14,6 triliun pada 2026, sehingga harus menata ulang arah pembangunan dengan fokus pada efisiensi dan kemandirian fiskal.
DPRD Kaltim menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti, dengan Ketua Komisi III Abdulloh menekankan agar proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap dijalankan meski secara bertahap.
Pemprov Kaltim menjadikan investasi sebagai strategi utama menutup celah fiskal, menawarkan proyek strategis kepada investor dan memperkuat kemitraan dengan Bank Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi berkelanjutan.

SuaraKaltim.id - Pemangkasan besar-besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp 14,6 triliun pada 2026 memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menata ulang arah pembangunan.

Tekanan fiskal ini menjadi momentum bagi daerah untuk membangun fondasi kemandirian melalui efisiensi dan investasi swasta.

Dari sisi legislatif, dorongan agar roda pembangunan tetap berjalan terus digaungkan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus tetap dijalankan meski dengan skala yang disesuaikan.

Hal itu disampaikan Abdulloh, Minggu, 12 Oktober 2025.

“Meski bertahap, pembangunan tetap harus dijalankan, kita tetap bisa menyesuaikan skala prioritas sembari menunggu keputusan final dari APBN,” ujar Abdulloh.

Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang berdampak ekonomi kerakyatan tidak boleh diabaikan, sebab publik menilai kinerja pemerintah dari hasil nyata di lapangan.

“Semangat kami jelas, pembangunan tidak boleh berhenti total,” tambahnya.

Abdulloh, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim. [SuaraKaltim.id/Giovanni Gilbert]

Abdulloh menyebut, dengan kondisi fiskal yang terbatas, strategi penyesuaian menjadi kunci.

Proyek infrastruktur sepanjang 100 kilometer, misalnya, dapat dikerjakan bertahap hingga kondisi keuangan daerah membaik.

Ia menekankan efisiensi tak boleh menjadi alasan untuk menunda kepentingan publik.

“Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar kebijakan efisiensi tidak mematikan semangat pembangunan,” tegasnya.

Investasi Jadi Jalan Baru Hadapi Krisis Anggaran

Di sisi eksekutif, Pemprov Kaltim menyiapkan langkah strategis dengan menggandeng dunia usaha dan investor.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa investasi kini menjadi strategi utama untuk menutup celah fiskal akibat berkurangnya transfer pusat.

“Investasi adalah strategi utama Pemprov Kaltim untuk mengisi celah fiskal. Melalui investasi, tercipta lapangan kerja, pertumbuhan perdagangan, hingga peningkatan ekspor yang menopang ekonomi lokal,” ujarnya dalam Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan, 9 Oktober 2025.