-
Pemprov Kaltim menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp14,6 triliun pada 2026, sehingga harus menata ulang arah pembangunan dengan fokus pada efisiensi dan kemandirian fiskal.
-
DPRD Kaltim menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti, dengan Ketua Komisi III Abdulloh menekankan agar proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap dijalankan meski secara bertahap.
-
Pemprov Kaltim menjadikan investasi sebagai strategi utama menutup celah fiskal, menawarkan proyek strategis kepada investor dan memperkuat kemitraan dengan Bank Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi berkelanjutan.
Ia menjelaskan,
sejumlah proyek strategis kini ditawarkan kepada investor, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), kawasan industri Bontang, hingga proyek pengolahan limbah menjadi energi.
Minat investor terhadap sektor lingkungan bahkan meningkat, dengan pengajuan pasokan limbah hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi terbarukan.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga memperkuat kemitraan dengan Bank Indonesia melalui program Regional Investment Relation Unit (RIRU) untuk menjembatani akses modal dan memperkuat ekosistem investasi berkelanjutan.
Baca Juga:BK DPRD Kaltim Panggil Anggota Dewan AG, Diduga Langgar Etika di Media Sosial
Momentum Reformasi Pembangunan Daerah
Pemangkasan TKD menjadi ujian bagi daerah yang selama ini bergantung pada dana pusat.
Namun, bagi Kaltim, kondisi ini juga membuka ruang bagi transformasi ekonomi berbasis investasi dan kolaborasi.
Langkah Pemprov dan DPRD yang sejalan menunjukkan bahwa pembangunan bisa tetap berjalan dengan strategi baru—lebih selektif, efisien, dan inklusif. Jika kolaborasi dengan swasta berhasil, Kaltim berpeluang menjadi provinsi dengan kemandirian fiskal lebih kuat, tanpa harus menunggu penuh pada APBN.
Kontributor: Giovanni Gilbert
Baca Juga:Daerah Penghasil Tak Tinggal Diam: Kaltim Kawal Rumusan Baru DBH
