- Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai Rp8,5 miliar menuai polemik.
- Meski sudah dikembalikan, kendaraan dinas mewah mendapat kritikan Presiden Prabowo.
- Prabowo membandingkan mobil dinas Presiden pakai Maung yang harganya Rp1 miliar.
SuaraKaltim.id - Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti pengadaan mobil dinas kepala daerah yang nilainya fantastis mencapai Rp8,5 miliar.
Prabowo disinyalir menyindir polemik kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud meski mobil mewah tersebut akhirnya dibatalkan atau dikembalikan.
"Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," tegas Presiden dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).
Sebagai bentuk teladan, Prabowo membandingkan fasilitas mewah daerah tersebut dengan kendaraan operasional kepresidenan yang digunakannya.
Presiden lalu menegaskan dirinya lebih memilih menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih rasional.
"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," tegas Prabowo.
Kepala Negara lantas melontarkan kritik tajam terhadap pola belanja anggaran daerah termasuk pembelian kendaraan dinas yang dinilai tidak produktif di tengah kondisi infrastruktur desa yang memprihatinkan.
Prabowo menilai penggunaan anggaran untuk fasilitas mewah pejabat daerah saat ini sangat tidak efisien.
Prabowo juga mempertanyakan alokasi dana desa dan anggaran provinsi yang seharusnya dikelola oleh bupati serta gubernur.
"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur?" ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo menyayangkan banyaknya proyek kebutuhan dasar rakyat, seperti jembatan desa, yang terbengkalai hingga harus menunggu intervensi pemerintah pusat.
Ia meminta para kepala daerah untuk lebih jujur dan terbuka dalam mengelola APBD agar skala prioritas tetap tertuju pada kesejahteraan masyarakat luas.
Selain masalah kendaraan dinas, Prabowo juga menyentil kebiasaan kunjungan kerja (kunker) pejabat daerah yang dinilai tidak esensial.
Kepala Negara mengingatkan, tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kegiatan seremonial.
"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu," tegas Prabowo.
