- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar untuk mendukung tugas kedinasan Gubernur Rudy Mas'ud.
- Rencana tersebut menuai kritik tajam dari Presiden Prabowo Subianto karena dianggap tidak efisien dan melukai sensitivitas kebutuhan masyarakat.
- Akibat tekanan publik dan sorotan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya memutuskan untuk membatalkan seluruh proses pengadaan kendaraan tersebut.
![Serah terima mobil dinas Gubernur Kaltim jenis Sport Utility Vehicle (SUV) Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e di Jakarta. [ANTARA/ HO- Diskominfo]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/12/55492-mobil-dinas-gubernur-kaltim-dikembalikan.jpg)
Penjelasan pemerintah daerah terkait fungsi kendaraan tersebut juga tidak sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, gubernur menyebut mobil digunakan untuk menjamu tamu di Jakarta.
Namun di sisi lain, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni sempat menyatakan kendaraan itu dibutuhkan untuk mendukung mobilitas di medan terjal di wilayah kabupaten dan kota.
Perbedaan narasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kebutuhan sebenarnya. Apalagi, data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan spesifikasi kendaraan lebih mengarah pada SUV mewah dengan fitur premium, bukan semata kendaraan operasional lapangan.
Di tengah polemik tersebut, DPRD Kalimantan Timur melalui Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud menyatakan pengadaan telah sesuai prosedur, mulai dari standar biaya hingga mekanisme e-katalog.
Baca Juga:Ucapan Noni Belanda di Forum Elite, Gubernur Kaltim Kembali Jadi Sorotan: Citra Menggeser Program?
Namun ia mengakui tidak mengetahui secara pasti lokasi kendaraan tersebut, apakah berada di Jakarta atau di Kalimantan Timur.
Sementara itu, DPRD juga tengah memproses pengadaan kendaraan dinas baru untuk pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Langkah ini kembali menambah sorotan terhadap pola belanja kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Kritik Presiden, Efisiensi dan Prioritas
Sorotan terhadap kasus ini mencapai puncaknya ketika Presiden Prabowo Subianto menyinggung langsung pembelian mobil dinas kepala daerah dalam forum terbuka di Hambalang, Bogor, 19 Maret 2026.
“Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ujar Prabowo.
Baca Juga:Kala Dinasti Politik Rudy Mas'ud Jadi Omongan, Bermula dari Mobil Dinas Mewah
Tanpa menyebut nama daerah secara eksplisit, pernyataan tersebut secara luas dipahami merujuk pada polemik di Kalimantan Timur.
Presiden menilai belanja semacam itu tidak mencerminkan prinsip efisiensi, terutama ketika masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Ia membandingkan dengan kendaraan dinas kepresidenan yang digunakannya, yakni mobil Maung produksi dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung. Harganya Rp700 juta. Mungkin jadi Rp1 miliar dengan perlengkapan khusus. Tapi tidak sampai Rp8 miliar,” ujarnya.
Lebih jauh, Prabowo mengaitkan persoalan ini dengan lemahnya prioritas anggaran di daerah. Ia menyoroti masih banyaknya infrastruktur dasar seperti jembatan desa yang terbengkalai hingga membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
“Rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Dana desa ke mana? Bupati ke mana, dana gubernur ke mana?” kata Prabowo.
