- Pola komunikasi pejabat di Kaltim cenderung emosional dan reaktif menanggapi kritikan.
- Terbaru pernyataan Tim Ahli Gubernur Kaltim yang melarang mengomentari kinerja Rudy Mas'ud.
- Menurut ahli komunikasi, pola ini menimbulkan kesan ketidakcakapan dan minim kompetensi.
SuaraKaltim.id - Pola komunikasi yang cenderung emosional dan reaktif dinilai tidak hanya memperkeruh ruang publik, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat. Kritik yang sebelumnya terbatas pada ruang-ruang tertentu kini menjadi terbuka dan masif.
Ahli Komunikasi dan Pengamat Mikroekspresi, Kirdi Putra, menilai respons semacam ini kerap dipengaruhi oleh peningkatan emosi. Ia menjelaskan, salah satu indikator yang terlihat adalah perubahan intonasi suara.
Penilaian tanggapan tersebut diambil dari pernyataan Tim Ahli Gubernur Kaltim, Sudarno di akun Instagram pribadinya yang mungkin sudah dihapus.
Sudarno menyampaikan bahwa Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar APBN Indonesia. Namun, di awal penyampaian dirinya mengatakan kalau masyarakat yang memiliki KTP non Kaltim agar tidak nyinyir dengan kinerja Gubernur Kaltim, Rudy Masud.
"Kalau kita bandingkan dari awal dia bicara dan di akhir dia bicara, intonasi suaranya meningkat. Itu bisa menandakan bahwa adanya peningkatan emosi khususnya marah gitu ya," ujar Kirdi.
Menurutnya, alih-alih merespons secara konstruktif, sebagian pejabat justru menunjukkan kecenderungan defensif yang terlihat baik dari isi pernyataan maupun ekspresi penyampaiannya.
Pola ini menimbulkan kesan ketidakcakapan dan minimnya kompetensi, sekaligus menunjukkan absennya etika komunikasi yang seharusnya melekat pada jabatan publik.
Dalam ilmu komunikasi politik, pemimpin berperan sebagai agenda setter dan tone setter. Mereka menentukan arah diskursus sekaligus suasana emosional masyarakat.
Ketika pejabat menjawab pertanyaan publik seolah sedang menanggapi rasa ingin tahu pribadi, yang hilang adalah rasa hormat terhadap posisi warga sebagai pemilik kedaulatan. Dalam jangka panjang, pola ini mengikis kepercayaan publik dan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Masalah muncul ketika komunikasi pejabat kehilangan kedisiplinan etik. Pernyataan yang bersifat asal bunyi, defensif, atau bernada meremehkan pertanyaan publik, perlahan dinormalisasi.
Selain itu, kecepatan berbicara juga menjadi penanda. Dalam banyak kasus, pejabat yang bersikap defensif cenderung mempercepat ritme bicara di bagian akhir pernyataan.
Lalu ada penanda kalau tarikan bibir yang menegang dan menipis menjadi ciri umum seseorang yang sedang berada dalam kondisi emosional.
"Kalau dibandingkan awal, lebih cepat di bagian akhir Itu juga bisa itu mendukung hipotesa sebelumnya. Kemudian di bagian-bagian akhir ketika dia bicara tarikan bibirnya itu menenggang, menipis bahwa dia cenderung marah," ujarnya.
Menurut Kirdi, pola komunikasi defensif di era media sosial tidak hanya dipicu oleh tekanan kritik yang masif, tetapi juga oleh faktor struktural dan strategi komunikasi yang digunakan pejabat. Salah satu bentuk yang kerap muncul adalah defensif protektif.
