Waga non Kaltim Tak Boleh Nyinyiri Rudy Mas'ud, Pakar Komunikasi: Fenomena Defensif

SuaraKaltim.id - Pola komunikasi yang cenderung emosional dan reaktif dinilai tidak hanya memperkeruh ruang publik, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat. Kritik yang sebelumnya terbatas pada ruang-ruang tertentu kini menjadi terbuka dan masif.

Ahli Komunikasi dan Pengamat Mikroekspresi, Kirdi Putra, menilai respons semacam ini kerap dipengaruhi oleh peningkatan emosi. Ia menjelaskan, salah satu indikator yang terlihat adalah perubahan intonasi suara.

Penilaian tanggapan tersebut diambil dari pernyataan Tim Ahli Gubernur Kaltim, Sudarno di akun Instagram pribadinya yang mungkin sudah dihapus.

Sudarno menyampaikan bahwa Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar APBN Indonesia. Namun, di awal penyampaian dirinya mengatakan kalau masyarakat yang memiliki KTP non Kaltim agar tidak nyinyir dengan kinerja Gubernur Kaltim, Rudy Masud.

"Kalau kita bandingkan dari awal dia bicara dan di akhir dia bicara, intonasi suaranya meningkat. Itu bisa menandakan bahwa adanya peningkatan emosi khususnya marah gitu ya," ujar Kirdi.

Menurutnya, alih-alih merespons secara konstruktif, sebagian pejabat justru menunjukkan kecenderungan defensif yang terlihat baik dari isi pernyataan maupun ekspresi penyampaiannya.

Pola ini menimbulkan kesan ketidakcakapan dan minimnya kompetensi, sekaligus menunjukkan absennya etika komunikasi yang seharusnya melekat pada jabatan publik.

Dalam ilmu komunikasi politik, pemimpin berperan sebagai agenda setter dan tone setter. Mereka menentukan arah diskursus sekaligus suasana emosional masyarakat.

Ketika pejabat menjawab pertanyaan publik seolah sedang menanggapi rasa ingin tahu pribadi, yang hilang adalah rasa hormat terhadap posisi warga sebagai pemilik kedaulatan. Dalam jangka panjang, pola ini mengikis kepercayaan publik dan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.

Masalah muncul ketika komunikasi pejabat kehilangan kedisiplinan etik. Pernyataan yang bersifat asal bunyi, defensif, atau bernada meremehkan pertanyaan publik, perlahan dinormalisasi.

Selain itu, kecepatan berbicara juga menjadi penanda. Dalam banyak kasus, pejabat yang bersikap defensif cenderung mempercepat ritme bicara di bagian akhir pernyataan.

Lalu ada penanda kalau tarikan bibir yang menegang dan menipis menjadi ciri umum seseorang yang sedang berada dalam kondisi emosional.

"Kalau dibandingkan awal, lebih cepat di bagian akhir Itu juga bisa itu mendukung hipotesa sebelumnya. Kemudian di bagian-bagian akhir ketika dia bicara tarikan bibirnya itu menenggang, menipis bahwa dia cenderung marah," ujarnya.

Menurut Kirdi, pola komunikasi defensif di era media sosial tidak hanya dipicu oleh tekanan kritik yang masif, tetapi juga oleh faktor struktural dan strategi komunikasi yang digunakan pejabat. Salah satu bentuk yang kerap muncul adalah defensif protektif.

"Ya artinya, dia memberikan respon secara defensif gitu terhadap apapun topik yang sedang dia bicarakan," lanjutnya.

Dalam pola ini, pejabat menggunakan narasi kontribusi daerah untuk membentengi diri dari kritik. Argumen yang dibangun biasanya menekankan besarnya peran daerah dalam perekonomian nasional.

"Dia pakai kartu kontribusi daerah untuk membentengi diri gitu ya. Bahwa kita sudah nyumbang banyak loh ya," kata Kirdi.

Namun, Kirdi menilai pendekatan tersebut tidak menyentuh persoalan utama. Ia menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran seharusnya menjadi fokus utama dalam merespons kritik publik.

"Fokusnya pejabat daerah kan harusnya efektivitas penggunaan anggaran gitu loh. Bahwa kurangnya jumlah anggaran iya, pasti itu. Tetapi enggak cuman itu doang," tegasnya.

Kirdi mengingatkan bahwa dalam praktiknya masih banyak ditemukan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Bahkan, tidak sedikit proyek yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Banyak pejabat Indonesia baik pusat maupun daerah itu tidak bijak dalam memanfaatkan anggaran. Banyak yang tanda petik dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang bahkan enggak sampai ke bawah gitu loh. Jadi fokus Ini kan harusnya efektivitas penggunaan anggaran," sebutnya.

Selain defensif protektif, Kirdi juga mengidentifikasi penggunaan sentimen lokal sebagai strategi komunikasi. Dalam konteks ini, pejabat mencoba menempatkan diri sebagai representasi suara masyarakat daerah.

Namun, ia menilai pendekatan tersebut berpotensi menyederhanakan persoalan. Menurut dia, masyarakat tidak hanya mengkritik pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

"Dia seolah menjadi penyambung lidah masyarakat, membawa kemarahan kolektif terkait bahwa jalannya rusak, kurang fasilitas pendidikan, segala macam. Pertanyaannya, apakah mungkin ada rakyat yang marah. Mungkin ada, tapi bisa jadi rakyat daerahnya juga marah karena pejabat daerahnya tidak efektif dalam memanfaatkan anggarannya," tuturnya.

Dalam konteks media sosial, strategi ini dinilai memiliki tujuan yang lebih luas. Tidak hanya merespons kritik, tetapi juga membangun narasi untuk mendapatkan dukungan politik atau alokasi sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat ke daerah.

"Jadi, dia memakai sentimen lokal seolah-olah untuk memberikan porsi lebih dan ini tembakannya bukan saja nyinyir ke pemerintah pusat. itu yang banyak orang ga kebaca. Tapi saya bisa lihat tuh," bebernya.

Ia juga menyoroti munculnya pola victim blaming dalam respons pejabat. Dalam pola ini, daerah diposisikan sebagai korban dari sistem, termasuk dalam kerangka desentralisasi.

"Dia set bahwa daerah itu korban dari desentralisasi. Jadi, orang luar enggak etis gitu ya karena enggak ikut ngasih kritik. Karena langsung enggak langsung mereka menerima subsidi ya pembangunan sumber daya alam Kaltim gitu ya," ungkapnya.

Kirdi mengakui bahwa sebagian argumen tersebut memiliki dasar data yang valid. Namun, ia menilai cara penyampaiannya tidak tepat dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

"Datanya benar, karena datanya itu PDRB-nya Kaltim memang besar sekali," tukasnya.

Ia memperingatkan bahwa narasi yang membedakan antar daerah dapat memicu sentimen primordialisme. Dalam konteks media sosial, risiko ini menjadi lebih besar karena penyebaran informasi yang cepat dan luas.

Dalam situasi tersebut, Kirdi menilai pejabat publik seharusnya mengedepankan komunikasi yang inklusif. Respons terhadap kritik perlu disampaikan dengan bahasa yang merangkul, bukan memecah.

Selain inklusif, ia menekankan pentingnya komunikasi yang solutif. Pejabat tidak hanya menjelaskan kondisi yang ada, tetapi juga menyampaikan langkah konkret yang akan diambil.

"Tapi kan kualitasnya enggak sampai situ ya mereka kayaknya. Kalau memang dia bijak dia akan merangkul jangan dimusuhin," tutur Kirdi.

Transparansi juga menjadi aspek penting dalam komunikasi publik. Menurut Kirdi, pengakuan terhadap keterbatasan atau kekurangan justru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Akui saja kekurangan yang ada. Itu lebih baik daripada defensif," jelasnya.

Fenomena defensif pejabat di era media sosial, menurut dia, juga berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan.

Pejabat yang memahami kebutuhan masyarakat cenderung memiliki pendekatan komunikasi yang lebih adaptif.

Ia mencontohkan praktik Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda yang membuka kanal langsung bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur melalui media sosial. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memotong birokrasi yang berbelit.

"Dia meminta masyarakat mengirimkan foto kondisi jalan secara langsung. Itu contoh respons yang cepat dan tepat," katanya.

Sebaliknya, pejabat yang tidak memahami kondisi lapangan cenderung merespons kritik dengan cara menyerang balik. Pola ini dinilai tidak produktif dan justru memperburuk persepsi publik.

"Yang terjadi justru menyerang pengkritik. Itu tidak menyelesaikan masalah," ujar Kirdi.

Ia menilai fenomena ini menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di era digital. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog justru berubah menjadi arena konflik jika tidak dikelola dengan baik.

"Komunikasi yang buruk akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya.

Dalam jangka panjang, Kirdi menilai perbaikan hanya dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pejabat publik. Kompetensi menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas komunikasi dan kebijakan.

"Jadi, maksud saya kalau mau Indonesia benar ganti pejabat yang kayak gitu yang lebih kompeten. Itu solusinya enggak ada yang lain," tegasnya.

Kontributor: Giovanni Gilbert